Akademisi Hukum: Pengesahan RKUHP Idealnya Diikuti dengan Perubahan Legislasi Lainnya

Sejumlah akademisi hukum dari 10 kampus hukum terkemuka di Indonesia menggelar inisiatif berupa Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP. Inisiatif ini berasal dari Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Pusat Studi Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.

Dalam Konsultasi Nasional tersebut, sejumlah rekomendasi dihasilkan. Fachrizal Afandi, Ketua PERSADA UB menjelaskan jika RKUHP belum melakukan harmonisasi terhadap ketentuan pidana yang tersebar di UU lain secara teliti. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang belum dicabut dan diselaraskan dengan tindak pidana pencemaran yang diatur dalam Pasal 439 RKUHP. Sementara itu, delik-delik kekerasan seksual dalam UU TPKS dan UU Pornografi juga belum direspon oleh RKUHP. Padahal banyak irisan antara delik-delik tersebut dengan tindak pidana serupa di RKUHP.

Nella Sumika Putri dari Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran juga menyatakan kalau RKUHP juga belum memberikan perhatian khusus terhadap posisi strategis RKUHP sebagai bagian dari rencana rekodifikasi hukum pidana. Hingga detik ini, tidak ada satu ketentuan pun dalam RKUHP yang yang menjelaskan jika pengesahan ketentuan pidana di kemudian hari harus berpedoman pada ketentuan Buku 1 dan Buku 2 RKUHP. Menurut Nella, keberadaan pengaturan yang demikian akan berdampak signifikan terhadap keselarasan dan harmonisasi asas-asas hukum pidana dan penentuan keseriusan delik serta berat-ringannya ancaman pidana.

“Sistem kodifikasi merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam perundang-undangan, terutama dalam ranah hukum pidana. Kodifikasi tidak dapat dimaknai sekedar mengesahkan RKUHP. Pengesahan RKUHP seharusnya dimaknai sebagai babak baru dalam membangun sistem kodifikasi agar sistem hukum pidana lebih sistematis, efisien, dan responsif.” ungkap Nela

Fachrizal juga menyebutkan kalau UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih sangat minim memberikan perhatiannya terhadap model legislasi berbentuk kodifikasi seperti RKUHP.

“Jika ingin menggunakan kodifikasi secara konsisten maka perlu ditentukan kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melakukan identifikasi karakteristik tindak pidana yang dapat diinkorporasikan ke dalam (R)KUHP maupun yang akan tetap dirumuskan di luar (R)KUHP; dan terakhir memastikan perumusan ancaman pidana untuk delik-delik baru, baik yang akan dimasukkan ke dalam maupun dirumuskan di luar (R)KUHP, tetap mengacu pada sistem pemidanaan yang diatur (R)KUHP.” ujar Fachrizal

Fachrizal dan Nella juga menyebutkan jika praktik pembentukan undang – undang di Indonesia juga perlu disesuaikan. Misalnya dimungkinkannya suatu undang-undang merevisi, mencabut atau menambah materi dalam UU lain. Nella juga menekankan perlunya perubahan model publikasi perundang-undangan Indonesia yang tidak hanya dipublikasikan berdasarkan nomor dan tahun.

“Pemerintah juga harus mempublikasikan perundang-undangan yang telah dikonsolidasikan dalam satu naskah utuh khusus untuk perundang-undangan yang telah mengalami perubahan” kata Nella.

Selain itu, menurut Nella diperlukan kejelasan mengenai institusi yang memiliki fungsi sebagai ‘clearing house’ dalam setiap perancangan undang-undang yang akan mengatur ketentuan pidana, untuk memastikan ketentuan pidana yang akan diatur sinkron dengan sistem KUHP dan memastikan delik yg bersifat umum diinkorporasikan ke dalam KUHP.

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.