Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Bagi Debitor

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Bagi Debitor

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer.

Pasal 1131 KUHPer menetapkan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPer menentukan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dalam hal untuk mengajukan permohonan kepailitan, maka harus memenuhi syarat Pada Pasal 2 UUK yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Selain itu yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

  1. Permohonan dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
  2. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
  4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
  5. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta

Apabila seorang debitor dinyatakan pailit, maka ada beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh debitor yaitu:

  1. Akibat terhadap debitor pailit

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

  1. Akibat terhadap kekayaan

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun sesuai Pasal 22 terdapat beberapa barang yang dikecualikan dari harta pailit, selain itu segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri dan uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah juga termasuk ke dalam pengecualian.

  1. Akibat terhadap perikatan

Ketentuan pasal 25 menyatakan bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

  1. Akibat terhadap penahanan

Menurut pasal 31 ayat (3), Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

  1. Akibat terhadap warisan

Dalam pasal 40 ayat (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Hal ini disebabkan warisan bisa dalam bentuk piutang maupun utang. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

  1. Akibat terhadap penjualan benda

Pasal 33 menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas atau Kurator dapat meneruskan penjualan itu. Adapun hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

Lalu bagaimana penyelesaian dari kepailitan tersebut?

Sesuai dengan Pasal 144 UUK, Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Bila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan dinyatakan berakhir. Selain itu ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu:

  1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditur atau dengan tercapainya perdamaian (akkoor) dalam rapat pencocokan piutang (verification); atau
  2. Dalam pelaksanaan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditur, dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian atau debitur dalam keadaan insolvency (tidak mampu membayar). Maka proses sitaan umum berjalan, demikian kepailitan berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *