Apa sih Bedanya Suap dan Gratifikasi?

Apa sih Bedanya Suap dan Gratifikasi?

Baru-baru ini terungkap bahwa M Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nonaktif, didakwa atas penerimaan gratifikasi dan suap dengan total dugaan sejumlah Rp 12,812 miliar. Gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh M Nurdin tersebut termasuk salah satu jenis dari korupsi, yang apabila dilihat dari unsur-unsur korupsi disebutkan jika perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lalu apakah yang dimaksud dengan suap dan gratifikasi?

Suap sebagai sebuah perbuatan pidana telah lama menjadi diatur dalam hukm Indonesia. Awalnya diatur dalam Pasal 209 KUHP yang mengatur  kriminalisasi terhadap tindak pidana suap terkait penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri. Sementara itu dalam Pasal 419 KUHP diatur mengenai penyuapan pasif (passive omkooping atau passive bribery), dan ketentuan Pasal 210 KUHP mengatur soal penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan dan diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Kriminalisasi suap juga dapat ditemui pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dan pada ayat (2) dijelaskan Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selain regulasi tersebut, suap juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya yaitu menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No. 11 Tahun 1980, suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, suap dalam pemilu (money politics) diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003, begitu pula dalam UU No. 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk retour-commissie atau gratifikasi secara mendasar diatur dalam Pasal 418 KUHP. Lalu diatur lebih lanjut pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 12B yaitu Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pengertian Gratifikasi juga diatur di Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi pada Pasal 1 yaitu pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Namun tidak semua pemberian dapat dilaporkan gratifikasi, pengecualian pelaporan gratifikasi tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 2 Peraturan KPK tentang Gratifikasi.

Akan tetapi dalam rumusan pasal 12B tentang gratifikasi dan Pasal 5 ayat (2) tentang suap pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terlihat adanya tumpang tindih atas muatan/perbuatan dalam pasal-pasal tersebut sehingga tampak tidak adanya perbedaan yang cukup jelas antara tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap.

Namun sebenarnya gratifikasi dan suap memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dalam kasus suap terdapat kata kuncinya adalah adanya transaksi atau kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum suap terjadi, sedangkan dalam gratifikasi tidak ada.

Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar dikemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi.

Pada gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *