Apa Yang Baru Dalam RUU Perubahan UU Kejaksaan?

Apa Yang Baru Dalam RUU Perubahan UU Kejaksaan?

RUU Perubahan UU Kejaksaan adalah RUU usul inisiatif DPR dan telah disampaikan Ketua DPR kepada Presiden melalui surat nomor LG/05186/DPRRI/IV/2021 tanggal 9 April 2021. Menanggapi RUU Perubahan UU Kejaksaan tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej menyampaikan jika pemerintah menyambut baik dan akan membahasnya secara lebih mendalam bersama DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Komisi III DPR menjelaskan jika setidaknya terdapat 14 hal penting dalam RUU Perubahan UU Kejaksaan yang ditujukan untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penyelenggaraan ketertiban umum, penegakkan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi III, menjelaskan 14 hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam United Nation Guidelines on the Rule of Procecutor dan International Association of Proscecutor (IAP).

Kedua, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial berdasarkan UU yang mengatur mengenai intelijen Negara

Ketiga, kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6-13-20/PUU/VIII/2010.

Keempat, pengaturan fungsi Advocate General bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung selain sebagai Penuntut Umum tertinggi di negara Republik Indonesia, juga memiliki kewenangan Advocate General sebagaimana disebutkan salah satunya dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi. Selain itu Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan dan MK.

Kelima, pengaturan kewenangan kejaksaan dan dalam melakukan mediasi penal dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Keenam, pengaturan kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan yang dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penyelenggaraan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Ketujuh, pengaturan kewenangan kejaksaan untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum serta peradilan militer.

Kedelapan, pengaturan kewenangan kejaksaan menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

Kesembilan, pengaturan mengenai penundaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kesepuluh, pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi kejaksaan.

Kesebelas, penguatan sumber daya manusia kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian dan kedinasan.

Keduabelas, pengaturan kewenangan kerja sama kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dan lembaga atau organisasi internasional

Ketigabelas, pengaturan untuk kewenangan kejaksaan lain, seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Keempatbelas, penegakan peran kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat dalam keadaan bahaya, darurat sipil, dan militer, dan dalam perang

Salah satu hal yang diprediksi bakal menjadi polemik adalah pengaturan penyadapan dalam RUU Perubahan UU Kejaksaan. Pengaturan penyadapan itu diatur dalam Pasal 30C  huruf k RUU Perubahan UU Kejaksaan yang selengkapnya berbunyi

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan: melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan (monitoring) di bidang tindak pidana”

Pengaturan rumusan ketentuan yang mengatur kewenangan penyadapan ini juga mendapatkan tanggapan dari Taufik Basari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem. Tobas, panggilan akrabnya, berpandangan jika norma penyadapan yang diatur dalam RUU tersebut masih terlalu luas, selain itu ia juga menegaskan jika pengertian mengenai pusat pemonitoran atau pemantauan di bidang tindak pidana juga masih perlu diperjelas lagi.

Download RUU Perubahan UU Kejaksaan Disini

Download DIM RUU Perubahan UU Kejaksaan Disini

Butuh memiliki tempat usaha yang resmi dan prestisius? Anda dapat menggunakan virtual office atau kantor virtual sebagai tempat bisnis resmi anda. Tersedia di 5 lokasi di Jakarta, segera temukan kantor virtual yang cocok untuk bisnis anda

Segera minta penawaran terbaik di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.