Awas! Pinjol Ilegal Berkeliaran

Awas! Pinjol Ilegal Berkeliaran

Peminjaman online atau banyak yang menyebutnya dengan pinjol pada masa pandemi ini mengalami peningkatan, berdasarkan statistik OJK terbaru, pinjaman yang diberikan pada bulan Januari mencapai Rp 9, 38 triliun dan melonjak hingga Rp 13, 16 triliun pada bulan Mei 2021. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Peningkatan ini terjadi pada sektor produktif yaitu pada sub-sektor kesehatan, sub-sektor terkait dengan distribusi pangan, produk agrikultur dan makanan kemasan.

Tidak hanya sekedar melakukan pinjaman saja, masyarakat Indonesia juga harus meningkatkan kesadaran hukumnya sebelum melakukan pinjaman online!

Menurut Peraturan OJK No. 77/ POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam melakukan pinjaman online mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam.

Lalu siapa saja yang dimaksud dengan pihak-pihak ini?

Menurut Pasal 15 menjelaskan penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik itu orang perseorangan ataupun badan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman diatur pada Pasal 16 bahwa pemberi pinjaman yaitu orang perseorangan, badan hukum, badan usaha yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri dan lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ini menggunakan pihak Penyelenggara sebagai pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang. Pada Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Namun baru-baru ini muncul berita mengenai ditutupnya 172 penyelenggara pinjam meminjam online atau financial technology lending (fintech lending) ditutup oleh OJK, Menurut Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak tahun 2018 sampai dengan Juli 2021 SWI telah menutup sebanyak 3.365 fintech lending.

Apa alasan OJK menutup fintech lending tersebut? Fintech lending yang ditutup oleh OJK adalah fintech lending yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Tidak memiliki legalitas.

Karena berdasarkan POJK 77/ 2016 Pasal 7 yaitu Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

  1. Mengenakan bunga, denda & biaya yang sangat tinggi.

Menurut Pasal 17 ayat (1) suku bunga yang ditawarkan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Selain itu AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.

  1. Proses penagihan tidak beretika.

Penyelenggara Fintech Lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.

  1. Akses data pribadi berlebihan.

Aplikasi Fintech Lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan.

  1. Syarat pinjam meminjam.

Pinjaman pada Penyelenggara Fintech Lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman.

  1. Pengaduan tak tertangani.

Fintech Lending ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik

  1. Keamanan nasional.

Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.

Pelanggaran kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh fintech lending maka sesuai dengan Pasal 47 POJK 77/2016 OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Oleh karena itu apabila masyarakat menemukan fintech lending ilegal dengan ciri-ciri seperti di atas maka dapat melaporkannya ke kantor polisi terdekat, mengirim pengaduan ke situs OJK atau melaporkan ke situs resmi AFPI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *