Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum?

Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum?

Menghadapi masalah hukum bagi sebagian masyarakat akan membuat tidur menjadi tidak nyenyak, apalagi jika masalah hukum yang dihadapi bukanlah masalah yang sederhana. Misalnya, jika salah satu anggota keluarga ternyata memiliki masalah kecanduan narkotika.

Meski UU Narkotika menjamin para pengguna ataupun pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun jika merujuk pendapat salah seorang ahli hukum yang selalu berkata bahwa hukum tidaklah seindah apa yang dinyatakan oleh para ahli hukum, praktiknya para pecandu narkotika lebih sering dikirim ke penjara ketimbang ke pusat – pusat rehabilitasi.

Buat masyarakat miskin, menghadapi masalah hukum bukanlah hal yang menyenangkan, apalagi jika masih harus dihadapkan dengan pertanyaan, adakah advokat atau pengacara yang akan mendampingi selama proses hukum?

UU Bantuan Hukum dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum

Untunglah Indonesia telah memiliki UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam UU ini dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum cuma – cuma yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjalankan tugasnya berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 harus:

  • berbadan hukum;
  • terakreditasi berdasarkan UU 16/2011;
  • memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  • memiliki pengurus; dan
  • memiliki program Bantuan Hukum.

Dan untuk mendapatkan layanan jasa bantuan hukum kepada LBH atau OBH, kita perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  • mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  • menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  • melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum atau melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; Bantuan Langsung Tunai; Kartu Beras Miskin; atau Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Di dalam situs ICJR Law Hub, beberapa mitra OBH/LBH telah memiliki akreditasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), namun ada juga OBH/LBH yang belum terakreditasi oleh BPHN.

Apakah Saya Harus Membayar Biaya untuk Mendapatkan Bantuan Hukum?

Untuk Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh BPHN, anda tidak perlu membayar biaya apapun jika anda telah menjadi klien dari LBH atau OBH yang terakreditasi tersebut. Karena OBH atau LBH yang terakreditasi tersebut mendapatkan dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jadi anda tidak perlu kuatir dengan persoalan biaya tersebut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *