Bagaimana Hukum di Indonesia Mengatur Mengenai Perkawinan Beda Agama?

  1. Ramos Petege yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengujian materiil pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Adapun E. Ramos Petege sebagai pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pada saat hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut harus dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan berbeda, dimana pemohon memeluk agama Katolik sedangkan sang pasangannya memeluk agama Islam.

Mengutip dari permohonan yang diajukan, Pemohon menyampaikan bahwa adapun alasan-alasan dari batu uji pengujian Pasal 2 Ayat (1), ialah:

  1. Ambiguitas keabsahan Perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD Tahun 1945
  2. Digadaikannya hak untuk memiliki keimanan dan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa demi sahnya perkawinan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap penjaminan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945
  3. Prima Facie sebagai penyebab Perpecahan dan Diskriminasi antar Agama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara melalui Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat 1, 28I Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Lalu bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia mengatur mengenai perkawinan beda agama?

Berdasarkan UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Kemudian pada Pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dimana Penjelasan dari Pasal 2 ini ialah, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Selain itu menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan memiliki syarat-syarat perkawinan yang dapat dibedakan menjadi syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
  2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/wali/pengadilan
  3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
  4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
    • Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
    • Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
    • Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
    • Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
    • Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
    • Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Apabila seorang pria dan seorang wanita yang melakukan perkawinan telah memenuhi seluruh ketentuan pada Pasal 2 dan syarat-syarat perkawinan seperti di atas, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah sah.

Dalam halnya perkawinan beda agama, pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Perkawinan. Menurut MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.