Beda Sikap Pemerintah dan DPR Soal Uji Materi Legalisasi Narkotika Golongan I untuk Medis

Beda Sikap Pemerintah dan DPR Soal Uji Materi Legalisasi Narkotika Golongan I untuk Medis

Dalam sidang permohonan uji materil pelarangan markotika medis untuk pelayanan kesehatan yang diajukan oleh sejumlah warga Negara dan juga organisasi non pemerintah di Jakarta pagi ini, terlihat perbedaan sikap antara pemerintah dan DPR. Persidangan di Mahkamah Konstitusi kali ini mengagendakan mendengarkan keterangan dari Pemerintah dan keterangan dari DPR.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Taufik Basari, anggota DPR dari Partai Nasdem, mewakili sikap dari DPR, dijelaskan jika beberapa hal penting terkait isu penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis dan penelitian ganja di masa depan. Taufik Basari juga menjelaskan bahwa untuk merumuskan kebijakan narkotika dalam negeri, pemerintah perlu bersikap terbuka terhadap perkembangan internasional dari lembaga-lembaga internasional seperti WHO dan CND, serta Negara – Negara lain yang telah mengijinkan penggunaan Narkotika Golongan 1 seperti ganja untuk kepentingan medis.

Pria yang akrab dipanggil Tobas itupun menekankan jika Pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti hanya dengan menolak, namun juga harus ada langkah-langkah kongkret untuk menindaklanjuti dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mendukungnya. Sebab menurut Tobas, perdebatan ini sudah masuk ranah akademis bukan hanya soal sikap politis.

Menanggapi keterangan yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah tersebut, Iftitahsari dari Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan, mengaku tidak kaget dengan keterangan yang diberikan oleh DPR dan Pemerintah. Namun ia menyayangkan sikap dari DPR dan Pemerintah yang menutup mata atas fakta jika ada masyarakat yang membutuhkan adanya pengobatan dengan menggunakan narkotika golongan 1 dan terbatasi akibat pengaturan yang rigid dalam UU Narkotika.

“Tapi dorongan DPR untuk adanya penelitian lebih lanjut soal narkotika golongan I perlu didukung”, tutur Iftitahsari.

Menurut Iftitahsari, Koalisi mengkritik sikap Pemerintah yang menyatakan bahwa pengobatan yang dibutuhkan para pemohon di luar negeri ada alternatifnya di Indonesia. Menurut Iftitahsari yang menjadi masalah adalah karena para pemohon tidak bisa mengakses opsi-opsi ataupun pilihan pengobatan sebagaimana masyarakat di negara lain. Menurut Iftitahsari, hal – hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pembatasan pada hak konstitusional yang saat in dialami oleh para pemohon, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *