Begini Cara Mudah Untuk Melakukan Perubahan Nama

Begini Cara Mudah Untuk Melakukan Perubahan Nama

Semenjak dikeluarkannya Permendagri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, pemerintah mengupayakan agar kelompok rentan mendapatkan layanan yang sama dalam pendataan, perekaman, dan pencetakan adminduk. Kelompok rentan yang dimaksud yaitu seluruh penduduk Indonesia baik itu komunitas adat terpencil, kaum difabel, kaum transgender, dan WNA.

Misalnya, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat melayani kaum transgender untuk membuat e-KTP di Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widyatti mengatakan data diri yang tercantum dalam dokumen kependudukan disesuaikan dengan identitas asli yang bersangkutan, oleh karena itu nama juga harus menggunakan nama asli sampai ada keputusan dari pengadilan terkait perubahan jenis kelamin maupun namanya.

Masyarakat Indonesia dapat melakukan perubahan nama, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 yaitu pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Adapun cara memohon untuk perubahan nama di pengadilan, yaitu:

Menyiapkan dokumen-dokumen, yaitu:

  • Surat permohonan bermaterai 10.000 dan ditanda tangani oleh pemohon
  • Foto copy KTP pemohon
  • Foto copy KK pemohon
  • Foto copy akta nikah
  • Foto copy ijazah
  • Foto copy akta kelahiran
  • Foto copy KTP dua orang saksi

Seluruh dokumen foto copy wajib distempel/leges di kantor POS.

Mendaftarkan persyaratan tersebut ke pengadilan setempat agar mendapat jadwal persidangan.

Apabila permohonan dikabulkan maka pengadilan akan menerbitkan akta pencatatan sipil.

Perubahan nama yang dilakukan warga adalah merupakan sebuah peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Maka sesuai dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu setelah melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan setempat, warga wajib melakukan pelaporan. Perubahan Nama wajib dilaporkan pada Disdukcapil paling lambat 30  (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Adapun pelaporan perubahan nama dilaksanakan melalui tahapan :

pelaporan;

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK. Pelaporan pencatatan perubahan nama Penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

  1. salinan penetapan pengadilan negeri;
  2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  3. KK;
  4. KTP-el; dan
  5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

verifikasi dan validasi;

Disdukcapil akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang telah diberikan pemohon.

perekaman data; dan

Disdukcapil akan melakukan perekaman data pemohon.

pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *