Begini Hukum Mengatur Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Baru-baru ini Kepolisian Brasil tengah mengusut dugaan perdagangan organ tubuh manusia secara internasional yang diduga dikirim ke Singapura yang ditujukan untuk desainer ternama yang berasal dari Indonesia. Pengusutan ini merupakan bagian dari Operasi Plastina, dimana operasi ini mengusut mengenai fakta terkait adanya kemungkinan praktik kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara internasional, adapun organ tubuh manusia yang diperdagangkan ialah satu tangan dan tiga plasenta manusia. Organ manusia tersebut diawetkan dengan metode plastinasi, yaitu menggunakan bahan-bahan seperti silikon dan epoxy untuk menggantikan cairan dan lemak tumbuh agar organ tersebut tetap awet.

Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia?

Di dalam KUHP tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia, tetapi KUHP mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Dalam Pasal 204 KUHP mengatur membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Dimana Pasal 204 KUHP berbunyi:

“(1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu paling lama dua puluh tahun.”

Selain dalam KUHP, perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia juga  diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana pada Pasal 64 ayat (3) jo Pasal 192 menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun, setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perdagangan organ tubuh dan/atau jaringan manusia juga termasuk ke dalam konteks perdagangan orang yang diatur pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam perdagangan orang menjelaskan adanya tujuan eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imaterial.

Selain itu, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime) melalui UU No. 5 Tahun 2009. UNTOC memang tidak menjelaskan secara implisit mengenai jual/beli organ tubuh manusia, namun PBB menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia masuk dalam kategori kejahatan lintas negara walaupun PBB juga belum menjelaskan konsep dan definisi jual/beli organ tubuh manusia.

Mau membuat perjanjian, pernyataan, ataupun dokumen hukum lainnya tanpa repot dan gratis? Anda dapat membuat beragam dokumen hukum untuk berbagai keperluan pribadi anda.

Segera kunjungi DokumenHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.