Begini Hukum Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia

Begini Hukum Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, oleh karena itu sebagai konsekuensi Indonesia ikut menyetujui dan menandatangani dalam kesepakatan (TRIPs-WTO) serta untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Merujuk pada UU Rahasia Dagang tersebut, yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi, metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun informasi yang mendapat perlindungan sebagai rahasia dagang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Bersifat rahasia

sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

  1. Mempunyai nilai ekonomi

sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi

  1. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya

Upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Rahasia dagang memiliki perbedaan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, antara lain:

  1. bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia;
  2. HKI lainnya yang dilindungi harus dipublikasikan tetapi rahasia dagang dilindungi karena sifatnya yang rahasia;
  3. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas/penerimaan baru; dan
  4. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak penemu/inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya.
  5. Rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat – syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Selain itu terdapat perbedaan juga dengan paten yaitu paten lahir karena pendaftaran sedangkan rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Namun untuk melindungi rahasia dagang secara keperdataan maka pemilik rahasia dagang dapat membentuk perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisensi rahasia dagang dengan pihak yang berhak memanfaatkan rahasia dagang. Ini sesuai dengan Pasal 4 UU Rahasia Dagang yaitu Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

  1. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
  2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Adapun perjanjian tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HAKI, pencatatan perjanjian lisensi tidak perlu menguraikan isi Rahasia Dagang yang dilisensikan itu agar kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian Rahasia Dagang itu tetap terjamin, yang diperlukan hanyalah data para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi (misalnya nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi, royalti dan masa perjanjian lisensi). Perjanjian ini dapat diterapkan oleh pemilik rahasia dagang terhadap karyawan, mitra bisnis atau orang-orang yang dianggap rawan akan membocorkan informasi rahasia dagang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *