Begini Proses Likuidasi Pada Perseroan Terbatas

Begini Proses Likuidasi Pada Perseroan Terbatas

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil terjadi karena:

  1. berdasarkan keputusan RUPS;
  2. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat perseroan memasuki tahap pembubaran maka terhitung sejak saat itu, segala kegiatan usaha Perseroan harus diberhentikan dan Perseroan memasuki tahap likuidasi dimana Perseroan sudah tidak diperkenankan lagi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan wajib melakukan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Akan tetapi, perseroan tidak akan kehilangan status badan hukumnya sampai berakhirnya proses likuidasi. Likuidasi merupakan suatu proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus.

Pada Pasal 149 UU PT menyebutkan bahwa Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

  1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
  2. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  3. pembayaran kepada para kreditor;
  4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
  5. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Adapun proses dari likuidasi PT meliputi:

  1. Melakukan RUPS dengan materi acara pembubaran PT diikuti dengan penunjukan likuidator untuk melakukan proses likuidasi. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Direksi dapat bertindak selaku likuidator.
  2. Likuidator melakukan pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) serta memberitahukan kepada Menteri mengenai pembubaran
  3. Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat dalam daftar perseroan bahwa PT dalam proses likuidasi.
  4. Selanjutnya likuidator melakukan proses pemberesan harta kekayaan PT, dimana likuidator juga wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi PT
  5. Mengadakan RUPS tentang pertanggungjawaban likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator yang diikuti dengan pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.
  6. Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. Lalu Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *