Begini Regulasi Pelaksanaan Hubungan Kerja Saat PPKM

Begini Regulasi Pelaksanaan Hubungan Kerja Saat PPKM

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan pedoman pelaksanaan yang mengatur hubungan kerja pada masa pandemi covid-19, khususnya pada saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Beleid dari Kemenaker ini diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja menyebutkan jika panduan ini bertujuan untuk melindungi pengusaha, pekerja/buruh, dan juga pemerintah. Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah masalah bersama yang membutuhkan membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak. “Dalam Kepmenaker kami juga ingin menekankan pentingnya dialog sosial,” Ungkapnya

Beleid baru ini mencakup tiga hal, diantaranya: Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO), Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya, dan ketiga pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam pelaksanaan sistem kerja dari rumah, pengusaha tetap wajib membayar upah. Sementara untuk pelaksanaan kerja di kantor maka harus diatur persentase pekerja yang bekerja di kantor, serta pengaturan pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran. Panduan ini juga menegaskan jika pembagian waktu kerja bergiliran ini dengan mengutamakan mereka yang sehat. Khusus untuk ibu hamil atau rentan sakit, diminta bekerja dari rumah.

Jika perusahaan terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19, maka pekerja/buruh tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan. Pengusaha mendapatkan dua opsi. Pertama, tetap membayar upah yang biasa diterima atau kedua, mengikuti pelaksanaan upah pekerja yang dirumahkan apabila telah diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dan jika perusahaan tidak mampu membayar upah maka pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah. Kesepakatan itu adalah hasil dialog antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara musyawarah.

Kesepakatan penyesuaian upah tersebut wajib dibuat secara tertulis dan memuat besaran upah; cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; dan jangka waktu berlakunya kesepakatan. Pengusaha diwajibkan untuk menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Namun  perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, harus mengacu kepada upah sebelum penyesuaian.

Panduan ini juga menekankan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha. Namun panduan ini menekankan bahwa keputusan PHK tersebut adalah keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja. Dan jika PHK terpaksa dilakukan karena alasan ketidakmampuan keuangan perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak mampu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *