Begini Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

Begini Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian leasing atau sewa guna usaha terjadi perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan  lessee (nasabah),  tidak semuanya dapat berjalan lancar karena lesse bisa melakukan wanprestasi seperti lalai dalam memenuhi prestasi pada perjanjian misalnya. oleh karena itu dalam hal untuk mengurangi kerugian dan menjamin agar objek leasing dapat kembali, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor adalah menggunakan jaminan (collateral).

Pada umumnya bentuk jaminan yang dikenal adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 15 ayat (3)  apabila debitur cedera janji, penerima fidusia atau kreditor mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan terjadi perubahan makna dalam Pasal 15 yaitu:

  1. Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dari pemaknaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa eksekusi harus dilakukan sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan apabila pemberi fidusia tidak sukarela menyerahkan objek fidusia, namun eksekusi secara langsung tidak dilarang apabila pemberi fidusia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.
  2. Pasal 15 ayat (3) pemaknaan pada pasal ini adalah “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Untuk itu sangat penting bagi kedua belah pihak untuk sepakat dan saling memahami mengenai wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (perjanjian utang piutang dan akta pembebanan jaminan fidusia).

Pasca putusan MK tersebut Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia, Iwan Supriadi mengatakan bahwa, putusan MK tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut hanya memberikan pemaknaan jika terdapat perselisihan, maka proses eksekusi dilakukan dengan mengajukan eksekusi ke pengadilan bukan gugatan ataupun meminta putusan ke pengadilan. Tata cara eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg yaitu lessor (penerima fidusia) dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi obyek jaminan fidusia. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan sesegera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari lessee (pemberi fidusia) supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut lessee tidak memenuhi kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 HIR/209 RBg, maka ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Agar pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia dapat diselenggarakan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan sesuai dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

  1. ada permintaan dari pemohon;
  2. memiliki akta jaminan fidusia;
  3. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
  4. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
  5. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Dimana segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi, penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu bagi perusahaan pembiayaan konsumen berlaku PMK No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *