Belum Punya NIK? Jangan Kuatir, Anda Tetap Bisa Mengikuti Vaksinasi Covid 19

Belum Punya NIK? Jangan Kuatir, Anda Tetap Bisa Mengikuti Vaksinasi Covid 19

Upaya vaksinasi covid 19 untuk mencapai kekebalan kelompok yang menjadi target utama Presiden Joko Widodo perlu mendapat dukungan semua pihak. Namun awalnya upaya ini bisa jadi meleset, penyebabnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat mengikuti program vaksinasi.

Masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar, kewajiban memiliki NIK, menjadi tantangan tersendiri. Untuk masyarakat adat, mengurus NIK di selalu menjadi persoalan baik di masa normal ataupun di masa pandemi, jelas Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menjelaskan jika persyaratan NIK untuk vaksin menjadi persoalan bagi masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan. Mereka itu kerap tidak memiliki NIK. Koalisi tersebut menyampaikan surat terbuka pada Presiden Joko Widodo yang isinya meminta agar Presiden mengambil langkah terobosan dalam pelaksanaan program vaksinasi, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki NIK.

Karena itu, Koalisi itu mendorong agar surat keterangan dari ketua adat, RT/RW, kepala desa, atau organisasi yang menaungi dapat digunakan sebagai pengganti NIK. Mereka meminta agar mekanisme penggunaan surat keterangan tersebut dapat dikukuhkan lewat surat edaran kementerian terkait.

Gayung bersambut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Bagi Masyarakat Rentan Dan Masyarakat Lainnya Yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 2 Agustus 2021 tersebut, menjelaskan perlunya optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 untuk memudahkan akses kelompok masyarakat rentan agar kekebalan kelompok dapat tercapai

Edaran tersebut meminta kerjasama dan dukungan dari berbagai instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok rentan yang belum memiliki NIK. Disebutkan juga bahwa pelayanan vaksinasi bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama – sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga kebutuhan vaksinasi ataupun NIK dapat terlayani dan terpenuhi dengan baik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *