Dalam Soal Kebebasan Internet, Indonesia Kalah dari Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Dalam Soal Kebebasan Internet, Indonesia Kalah dari Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Freedom House kembali merilis laporan kebebasan internet dunia untuk 2021. Dalam laporannya, Freedom House mencatat salah satunya jika jika kebebasan internet secara global turun selama 11 tahun berturut – turut. Kemerosotan terbesar terjadi di Myanmar Belarusia, dan Uganda. Selain itu mereka juga mencatat jika kebebasan berekspresi di ranah online berada dibawah tekanan yang massif. Berbagai pemerintahan telah menangkap pengguna karena pidato politik, sosial, atau agama dan juga membatasi akses internet dan akses ke platform media sosial.

Khusus untuk Indonesia, Freedom House memberikan skor 48 dari 100 poin. Akibatnya peringkat Indonesia di Asia Pasifik menempati urutan ke-10 dari total 17 negara. Dengan skor tersebut, Indonesia masuk kategori partly free atau “bebas sebagian”.

Menilik laporan Freedom House, indeks indeks kebebasan internet Indonesia terus menurun selama beberapa tahun. Pada 2016, Indonesia mendapat skor cukup tinggi, yakni 56. Kemudian pada 2017, skor tersebut turun menjadi 53. Pada 2018, Skor itu itu sempat naik satu angka menjadi 54, namun, turun kembali ke angka 51 pada 2019. Penurunan berlanjut hingga tahun 2020 dengan raihan skor 49 dan 2021 dengan skor 48.

Dengan nilai skor hanya 48, peringkat Indonesia di ASEAN juga berada di bawah Filipina dengan skor 65, disusul Malaysia dengan skor 58, dan Singapura dengan skor 54. Namun peringkat Indonesia berada di atas Kamboja dengan raihan skor 43, Thailand dengan skor 36, Vietnam dengan skor 22 dan Myanmar dengan skor 17.

Dalam konteks Indonesia, Freedom House menyoroti sejumlah janji dan regulasi. Diantaranya rencana revisi UU ITE yang malah memuat rencana ketentuan yang kontroversial, rencana pengesahan Rancangan KUHP, pedoman kepolisian tentang penanganan kabar bohong terkait Covid 19, penghinaan terhadap Presiden dan pemerintah, dan UU Pornografi serta sorotan mengenai UU Intelejen.

Selain itu Freedom House juga menyoroti pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Regulasi ini mengatur hal-hal tentang penyelenggaraan sistem elektronik, seperti pendaftaran, tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang.

Pasal 2 ayat 1 Permenkominfo 5/2020 menyebutkan jika setiap PSE Lingkup Privat wajib untuk mendaftarkan diri, sebelum layanannya bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bila tak melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya, Kominfo akan memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran akses

Dalam indeks kebebasan internet, Freedom House membagi kategori penilaian menjadi 3 hal yaitu soal hambatan akses, pembatasan konten dan pelanggaran hak pengguna internet.

Dalam soal hambatan akses internet, Indonesia meraih meraih skor 14 dari 25. Dalam hal pembatasan konten di internet, Indonesia meraih skor 17 dari 35. Dalam hal pelanggaran hak pengguna internet, Indonesia meraih skor 17 dari 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *