Dewan Kehormatan Bersama Penting Segera Dibentuk!

Salah satu topik yang terus ramai diperbincangkan oleh masyarakat khususnya yang berkecimpung di bidang hukum, adalah banyaknya organisasi advokat di Indonesia yang tidak hanya berjumlah satu–dua organisasi, namun bisa mencapai belasan bahkan puluhan organisasi. Meningkatnya jumlah organisasi advokat juga menjadi topik bahasan dalam webinar series Meeting Of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diselenggarakan oleh DPN PERADI. Dimana kontestasi ide mengenai satu Kode Etik dan satu Dewan Kehormatan untuk seluruh organisasi advokat menjadi topik hangat yang didiskusikan.

Imam Hidayaat, Sekretaris Jenderal DPN PERADI, menjelaskan jika kemunculan berbagai organisasi advokat di Indonesia bukanlah sebuah permasalahan. Karena jika ditilik dari sisi sejarah, di masa lalu pun organisasi advokat di Indonesia tidak hanya berjumlah satu. Selain itu hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3), dimana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu menurut Imam, dengan kemajemukan organisasi penting untuk menegaskan bahwa kode etik advokat yang ada saat ini berlaku bagi seluruh organisasi advokat, dan adanya Dewan Kehormatan Bersama yang dapat menaungi seluruh organisasi-organisasi advokat di Indonesia. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga kualitas profesi advokat itu sendiri melalui penegakan kode etik di dalamnya.

Pendapat Imam tersebut juga diamini oleh Teguh Samudra, Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia. Teguh mengatakan jika Kode Etik Advokat itu mengikat bagi seluruh advokat baik yang tergabung di dalam organisasi advokat maupun yang tidak. Teguh juga menyatakan bahwa dari sisi empiris, organisasi advokat di Indonesia jumlahnya tidak hanya berjumlah satu organisasi. Maka dari itu memang penting menurutnya untuk segera mengesahkan Dewan Kehormatan yang memiliki fungsi untuk menegakan kode etik profesi untuk setiap advokat di Indonesia, pungkas Teguh.

Erman Umar, dalam kesempatan yang sama, memberikan pandangan jika dengan dibentuknya Dewan Kehormatan bagi profesi advokat, menunjukan bahwa saat ini ada keinginan untuk memperbaiki mutu dan kualitas dari profesi advokat di Indonesia. Dan menurutnya, ada baiknya jika peraturan mengenai Dewan Kehormatan ini memiliki sifat yang fleksibel. Artinya, jika ada organisasi advokat yang belum tunduk, di kemudian hari dimungkinkan juga untuk tunduk dan bergabung di dalam Dewan Kehormatan profesi advokat. Ia juga mengingatkan bahwa soal Dewan Kehormatan Bersama ini untuk selalu disosialisasikan kepada masyarakat, pemerintah, dan juga Mahkamah Agung. Sosialisasi ini menurut Erman untuk mendukung eksistensi dari Dewan Kehormatan yang akan dibentuk nantinya.

Tak berhenti sampai di situ, pandangan juga diberikan oleh dua narasumber lainnya yaitu Indra Safitri dan Ricardo Simanjuntak. Menurut Indra, walaupun dapat timbul kemungkinan tiap organisasi advokat memiliki kode etik yang berbeda, namun pada dasarnya kode etik yang berbeda tersebut tetap bersumber dari Kode Etik Advokat Indonesia yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2002 silam. Dan terkait dengan kode etik, baginya penting untuk dibuat sebuah platform atau database khusus terkait dengan perilaku etik dari setiap advokat.

Di sisi lain Ricardo Simanjuntak memberikan pandangan bahwa keberadaan banyak organisasi advokat di Indonesia saat ini pada dasarnya bukan merupakan sebuah masalah asal dibatasi jumlahnya. Jangan sampai fenomena pendirian organisasi advokat baru tetap berlangsung yang mengakibatkan jumlah organisasi yang semakin membengkak. Jika kondisinya masih seperti itu dan tidak terbentuk sebuah Dewan Kehormatan, maka akan menimbulkan masalah terhadap ketertundukan organisasi-organisasi advokat yang ada, yang nantinya akan berpengaruh baik terhadap Kode Etik Advokat maupun diri advokat itu sendiri.

Webinar series Meeting Of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan ini sendiri masih dilakukan hingga 25 Mei 2022 dengan menghadirkan berbagai topik menarik seputar advokat. Webinar ini sendiri diselenggarakan oleh DPN PERADI dengan dukungan ICJR Learning Hub

Mau ikut jadi Mediator Tersertifikasi? Segera ikut Pendidikan Mediator Bersertifikat (PMB) Kelas Online Angkatan IV yang dimulai pada Agustus 2022. Akreditasi dari Mahkamah Agung!

Segera daftarkan diri melalui ICJR Learning Hub!

Leave a Reply

Your email address will not be published.