Dewan Kehormatan Bersama: Solusi Menjaga Integritas Advokat

Tidak dapat dipungkiri, jika hari ini terjadi pertumbuhan pesat dari jumlah organisasi advokat. Di satu sisi terdapat hal positif dimana tidak ada satu organisasi yang merasa “paling baik” dan “nomor satu” diantara yang lainnya. Namun di sisi lain, dengan beragamnya organisasi advokat yang terjadi juga memunculkan persoalan dari sisi integritas dan soliditas, bahkan profesionalitas dari bidang profesi ini.

Salah satu usulan yang terus digaungkan dari tahun ke tahun adalah tentang pembentukan sebuah Dewan Kehormatan Bersama yang memiliki tugas untuk menegakkan Kode Etik Advokat sebagai dasar perilaku advokat dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam webinar series Meeting Of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diselenggarakan oleh DPN PERADI, diskusi mengenai pembentukan Dewan Kehormatan Bersama advokat Indonesia kembali digulirkan oleh beberapa narasumber yang hadir.

Hafzan Taher, Advokat Senior, menceritakan tentang sejarah munculnya gagasan untuk membentuk Dewan Kehormatan Bersama yang berasal dari Deklarasi Warung Daun pada tahun 2017. Dimana deklarasi tersebut timbul akibat adanya fenomena maraknya kemunculan organisasi-organisasi advokat yang saling berlomba-lomba untuk menambah jumlah anggota. Menurutnya, hal ini berpotensi menciptakan kehadiran advokat-advokat yang “asal tumbuh” tak disertai dengan kualitas pada diri advokat tersebut. Maka dari itu penting untuk adanya Dewan Kehormatan Bersama untuk menjaga advokat yang sedang bermasalah di suatu organisasi menjadi “lompat pagar” ke organisasi lain tanpa ada penindakan yang jelas atas masalahnya.

Senada dengan Hafzan, Ketua Umum IKADIN, Maqdir Ismail menuturkan bahwa pembentukan sebuah Dewan Kehormatan Bersama ini penting bagi keberlangsungan profesi advokat di Indonesia. Menurutnya, ada baiknya anggota Dewan Kehormatan tidak hanya berasal dari profesi advokat semata, namun bisa juga di dalamnya terdapat hakim dan jaksa baik yang masih aktif maupun tidak serta keterlibatan perguruan tinggi melalui para guru besar. Maqdir juga mengusulkan agar nantinya ketika Dewan Kehormatan Bersama ini terbentuk, ada pemberitahuan kepada pemerintah atas pembentukan ini. Dan jika nantinya ada keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Bersama, maka putusan tersebut disampaikan secara menyeluruh kepada organisasi-organisasi advokat dan para penegak hukum. Sebelum hal itu terbentuk, maka sementara ini pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan di tiap organisasi advokat masing-masing.

Penegasan terhadap pandangan dari dua pendapat di atas juga diberikan oleh salah satu tokoh yang hadir dalam Deklarasi Warung Daun, yaitu Harry Ponto. Adanya Dewan Kehormatan Bersama ini diproyeksikan sebagai tingkatan kedua dari penegakan kode etik yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi advokat kepada anggotanya. Sedangkan, untuk penegakan dan investigasi di tingkat pertama, dilakukan oleh dewan kehormatan di masing-masing organisasi. Dan yang menjadi catatan penting dari Harry, pembentukan Dewan Kehormatan Bersama harus mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Agung dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berbicara sebagai sebuah profesi officium nobile, pada dasarnya penanaman nilai-nilai profesi advokat tersebut harus dimulai dari tiap-tiap organisasi advokat kepada anggotanya. Hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber yang juga hadir dalam webinar series ini yaitu Muhammad Ismak. Beliau menuturkan bahwa nilai-nilai seperti kemanusaiaan, keadilan, kepatutan/kewajaran, kejujuran, dan pelayanan harus dimiliki oleh disampaikan dan diajarkan oleh organisasi kepada para anggotanya. Baginya, selain isu mengenai Dewan Kehormatan Bersama salah satu hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah menentukan standar pendidikan profesi advokat. Agar jangan sampai timbul masalah setiap sarjana hukum dapat menjadi seorang advokat tanpa dibekali oleh nilai-nilai officium nobile.

Pendapat lainnya disampaikan juga oleh Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana yang turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini. Menurutnya tantangan dari setiap organisasi advokat di hari ini adalah tentang bagaimana dapat tetap menjaga soliditas, integritas, serta profesionalitas dalam setiap kegiatannya. Keberadaan banyak organisasi advokat pada dasarnya bukan merupakan sebuah masalah asalkan terdapat pihak yang bertindak sebagai pengawas. Dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Bersama yang harus segera dibentuk. Tanpa adanya integritas atau profesionalitas, tidak hanya organisasi advokat yang akan kehilangan kepercayaan anggotanya, namun profesi advokat itu sendiri juga akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Baginya, siapapun nanti yang duduk di dalam Dewan Kehormatan Bersama, harus memiliki standar etika yang diatas rata-rata. Dan melalui webinar series ini, dapat menjadi modal untuk menyatukan setiap organisasi advokat yang memiliki pemikiran sama, untuk segera membentuk Dewan Kehormatan Bersama bagi profesi advokat di Indonesia.

Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.

Segera  resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.