Dokumen Hukum Dapat Membuat Usaha Pelaku UMKM Lebih Berkembang

Di rentang waktu Januari hingga April tahun 2022 ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), berhasil untuk mengembangkan dua buah aplikasi terkait dengan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dan pembuatan dokumen hukum. Kedua aplikasi tersebut bernama lawhub.id dan dokumenhukum.id. Pengembangan kedua aplikasi ini juga dapat terwujud atas dukungan dari Digital Access Program dari Pemerintah Inggris.

Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, dalam sebuah webinar, menjelaskan jika aplikasi dokumenhukum.id yang dibangun oleh ICJR utamanya memiliki fungsi sebagai sebuah legal document generator yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen hukum yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan hukum seperti : perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, surat pernyataan, surat permohonan, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini sendiri sudah terdapat sekitar 30 template dokumen hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis.

Erasmus Napitupulu juga menjelaskan jika akan ada tambahan 30 dokumen lainnya yang siap launching dalam waktu dekat ini sehingga nantinya total ada 60 template dokumen hukum yang siap digunakan oleh masyarakat. Erasmus juga mengatakan kemunculan aplikasi dokumenhukum.id ini dilatarbelakangi dengan penetrasi digital di Indonesia yang dari hari ke hari terus menunjukan angka yang besar. Ditambah dengan penelitian yang sempat dilakukan oleh ICJR pada tahun 2020 di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung, bahwa keberadaan dokumen hukum mempunyai peran penting untuk membuka akses keadilan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ammeta Diksa Wiraputra dari Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan jika Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi program pelayanan hukum ke berbagai daerah, masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang buta akan dokumen hukum. Padahal dengan adanya dokumen hukum tersebut bisa membuat usaha dari pelaku UMKM jauh lebih maju dan berkembang. Salah satu kasus terkait dengan dokumen hukum yang menjadi sorotan dari beliau adalah, seringnya pelaku UMKM tidak memiliki surat perjanjian sebagai bukti dari tindakan yang sudah dilakukan, misalkan bagi hasil keuntungan penjualan dengan pihak lain.

Memiliki pertanyaan soal hukum? Atau anda sedang terlibat masalah hukum? Konsultasikan persoalan anda, persoalan anda akan direspon oleh lebih dari 70 Mitra Penyedia Layanan Hukum di seluruh Indonesia.

Tersedia forum konsultasi online yang dapat diakses secara gratis

Segera kunjungi ICJR Law Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published.