Duduk Perkara Gugatan Warga Negara Terhadap Polusi Udara di DKI Jakarta

Duduk Perkara Gugatan Warga Negara Terhadap Polusi Udara di DKI Jakarta

Merujuk pada Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dengan menimbang bahwa pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun nyatanya, di Jakarta pencemaran udara tidak terkendali dan melebihi standar yang ditetapkan WHO yang diperkirakan dapat mengurangi harapan hidup sebesar 2,3 tahun. Bahkan berdasarkan studi pada tahun 2015 yang lalu memprediksi bahwa kegagalan mengendalikan emisi partikel halus (PM 2.5) dan Ozon di Jakarta akan menyebabkan kematian dini meningkat dari 10.000 pada tahun 2010 menjadi 22.000 pada tahun 2050.

Dalam hal pemulihan udara di Jakarta, sebanyak 30 warga negara yang diwakili oleh kuasa hukumnya menggugat Presiden RI (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat III), Menteri Kesehatan RI (Tergugat IV), Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat V), Gubernur Provinsi Banten (Turut Tergugat I), Gubernur Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019 yang terdaftar pada 4 Juli 2019 lalu, dan pada akhirnya seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada hari Kamis (16/09/21) Hakim Ketua, Saifuddin Zuhri dalam amar putusannya, mengadili; dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat, dalam eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat II, dan dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Hakim menyatakan para Tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara dan para Tergugat melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan ialah:

  1. Menghukum Presiden Joko Widodo untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  2. Menghukum Menteri KLHK (Siti Nurbaya Bakar) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim), dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
  3. Menghukum Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI dalam pengendalian pencemaran udara.
  4. Menghukum Menteri Kesehatan untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.
  5. Menghukum Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk;
    1. Melakukan pengawasan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup yaitu; (1) Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama; (2) Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama; (3) Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta; (4) Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan; dan (5) Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara
    2. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup termasuk bagi; (1) Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama; dan (2) Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.
    3. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat
    4. Menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  6. Menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi
  7. Menetapkan status mutu ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat
  8. Menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik
  9. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian dan selebihnya
  10. Menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 4.255.000,-

Terkait dengan putusan yang mengabulkan gugatan polusi udara ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan Presiden Joko Widodo akan menunggu hasil kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menentukan langkah berikutnya, KLHK menyebut akan melakukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tidak akan mengajukan banding dan siap untuk menjalankan putusan majelis hakim guna mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta.

Kuasa hukum Penggugat, Ayu Eza Tiara menilai bahwa putusan yang diambil oleh hakim sudah tepat dan bijaksana, ini melihat dari proses pembuktian di persidangan sudah sangat jelas bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara. Dimana Penggugat mengajukan sebanyak 146 alat bukti surat, 3 saksi, dan 5 ahli untuk membuktikan dalil gugatannya, adapun Penggugat menemukan beberapa fakta penting yaitu Parameter PM 2.5 dan O3 di DKI Jakarta melampaui baku mutu udara ambien nasional dan daerah, pencemaran udara berdampak pada kesehatan warga DKI Jakarta seperti mengurangi harapan hidup warga Jakarta sebesar 2 tahun, dan Pemerintah telah mendapatkan rekomendasi untuk mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta melalui inventarisasi emisi dan penyusunan strategi dan rencana aksi penanggulangan pencemaran udara sejak 23 tahun silam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *