Format Ulang Tafsir Wadah Tunggal Organisasi Advokat

Format Ulang Tafsir Wadah Tunggal Organisasi Advokat

Dalam sejarah perjalanan organisasi advokat, perpecahan organisasi advokat nampaknya bukan hal yang dapat dihindari. Bermula pada 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PAI).

Lalu di 30 Agustus 1964 bertempat di Solo digelar Kongres I Musyawarah Advokat Indonesia yang menjadi tonggak berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Lahirnya Peradin ini mendorong Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) mengeluarkan surat pada 3 Mei 1966 yang menyatakan Peradin dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi profesi advokat Indonesia.

Selanjutnya perpecahan pertama terjadi. Di Kongres pada 1977, didirikan organisasi advokat baru yang dinamakan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HIPHI). Sejak saat itu, muncul berbagai organisasi advokat baru sebagai “tandingan” dari Peradin.

Pada 10 November 1985 Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dibentuk dan oleh pemerintah dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi profesi Advokat terbentuk. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena setelah itu lahir kembali berbagai organisasi advokat yang hingga dibentuknya UU Advokat tercatat beberapa organisasi seperti IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan terakhir APSI.

Gejala perpecahan organisasi advokat ini juga diamini oleh Imam Hidayat, Sekjen DPN PERADI RBA. Meski UU No 18 Tahun 2004 tentang Advokat mengamanatkan wadah tunggal organisasi advokat, namun faktanya di 2007 lahir Kongres Advokat Indonesia sebagai reaksi dari Rencana Munas PERADI I yang semestinya diadakan pada 2007. Perpecahan PERADI menjadi 3 kepengurusan pada 2015 karena perbedaan cara pemilihan Ketua Umum, juga akhirnya menjadi dasar dikeluarkannya SEMA No. 73 Tahun 2015 dan menyebabkan lahirnya lebih dari 30 Organisasi Advokat baru, jelas Imam.

Menyatukan kembali PERADI juga sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan organisasi Advokat. Yang harus diingat adalah, menurut Imam, tafsir wadah tunggal atau single bar pada UU Advokat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah wadah tunggal dalam hal kewenangan di bidang pengawasan, regulasi dan etik. Selain itu, dalam UU Advokat juga tidak disebutkan secara tekstual bahwa setelah ada wadah tunggal maka organisasi advokat yang lain dianggap tidak ada, jelas Imam.

Imam juga merujuk faktor kesejarahan dimana satu wadah tunggal yang mengatur dari hulu dan hilir juga tidak sesuai dengan karakteristik sosiologis bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurutnya lebih baik seluruh organisasi advokat kembali berdiskusi mengenai satu kode etik, satu dewan kehormatan dan satu regulasi mengenai sumpah profesi dan PKPA. Artinya harus ada satu kesepakatan mengenai kewenangan tersebut bukan menyatukan seluruh organisasi advokat menjadi satu yang akan menimbulkan kekuatan mutlak, tutup Imam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *