Hati-Hati, Merusak Cagar Budaya Bisa Berakibat Sanksi Hukum!

Beberapa waktu yang lalu masyarakat disajikan dengan sebuah berita yang cukup mengejutkan. Berita tersebut mengabarkan tentang salah satu situs peninggalan Keraton Kartasura (baca : kartosuro) berupa tembok keraton sepanjang 65 meter dijebol oleh seorang warga untuk dijadikan sebuah kos-kosan.

Adapun luas tembok peninggalan yang dijebol meliputi panjang sekitar 7,4 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3,5 meter dari total keseluruhan luas tembok. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa ini sendiri diawali dengan adanya peristiwa jual beli tanah seluas 682 meter yang sebagian wilayahnya terdapat tembok peninggalan tersebut. Tanah yang dibeli pada Maret 2022 sebesar 850 juta tersebut akan dibuat tempat usaha berupa kos-kosan dan tembok yang dirobohkan rencananya akan menjadi akses jalan bagi alat berat.

Salah satu perwakilan keluarga pembeli tanah, Bambang Cahyono, mengatakan jika tidak ada pihak yang memberitahu kepada keluarganya kalau tembok tersebut merupakan cagar budaya. Bahkan ketika bertanya kepada RT setempat, diberikan “lampu hijau” untuk merubuhkan tembok tersebut, karena dianggap menghabiskan uang kas RT untuk membersihkan tanaman liar di sekitar tembok.

Namun penjebolan tembok ini tidak semulus rencana awal karena akhirnya menjadi permasalahan hukum. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Sukronedi, mengatakan kalau tembok yang merupakan peninggalan Keraton Kartasura tersebut sudah didaftarkan sebagai sebuah situs cagar budaya. Katanya, tembok peninggalan tersebut sudah dilakukan penelitian oleh tim ahli cagar budaya dan dalam proses penetapan dari bupati.

Perlindungan terhadap situs cagar budaya sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU 11/2010 tersebut disebutkan di dalam Pasal 5 bahwa :

“Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

  1. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
  3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
  4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dan larangan merusak cagar budaya sendiri diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa : “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.”

Bagi masyarakat yang merusak cagar budaya terancam sanksi hukum sebagaimana tercantum di Pasal 105 dari UU 11/2010 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar  Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tidak hanya berhenti di situ, bagi yang merusak cagar budaya mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 115 yaitu :

  1. Kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Yuk kita bersama-sama menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di sekitar kita. Jika kalian menemukan benda atau situs yang sekiranya merupakan cagar budaya, ada baiknya untuk melaporkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat diteliti lebih lanjut. Agar cagar budaya yang ada, dapat tetap menjadi warisan budaya dan pendidikan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang.

Mau meningkatkan kapasitas dan skil serta pengetahuan dengan cara mudah dan terjangkau? Mulai dari IDR 50 ribu/bulan, anda dapat mengikuti beragam pelatihan virtual dan kelas pengetahuan mandiri tanpa batas.

Segera daftarkan diri anda dalam program Amica@NgertiHukumID

Leave a Reply

Your email address will not be published.