ICJ Sambut Baik Pengesahan UU TPKS

UU TPKS yang baru saja disahkan, ternyata juga disambut gembira oleh International Commission of Jurists (ICJ), sebuah organisasi non pemerintah internasional yang berkedudukan di Jenewa Swis.

Sebelum pengesahan UU TPKS, pada September 2021, ICJ dalam submisinya kepada Komite CEDAW telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RUU TPKS karena Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan CEDAW dan hukum dan standar hak asasi manusia internasional lainnya.

ICJ mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah mengangkat rekomendasi Komite CEDAW pada 2021 untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS setelah Komite CEDAW meninjau kinerja Indonesia tentang implementasi Konvensi tersebut.

Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum ICJ untuk Indonesia menyebutkan jika ICJ menyambut baik pengesahan UU TPKS karena memuat definisi kekerasan seksual yang komprehensif dan luas dalam Pasal 1(1), yang mengatur di dalamnya akan adanya ketimpangan relasi kuasa yang mungkin ada antara individu yang berada dalam situasi berbeda (misalnya, antara atasan dan bawahan), dan/atau antara individu dengan gender yang berbeda.

Undang-undang tersebut berupaya memerangi kekerasan seksual dan menyediakan kerangka hukum bagi korban kekerasan seksual” ungkap Ruth

“ICJ juga mendukung Komnas Perempuan agar implementasi Undang-Undang ini dapat dilakukan dengan segera, termasuk perumusan peraturan turunan, serta amandemen yang diperlukan dari peraturan dan kebijakan lain, termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), agar hal ini sejalan dengan Undang-Undang yang baru”, jelas Ruth

“Kami juga menyambut positif ketentuan dari Pasal 1 (18) UU TPKS yang menegaskan jika pengadilan dapat memaksa pelaku terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Selain itu, UU TPKS juga mewajibkan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual untuk: memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual.” tutup Ruth

RUU TPKS ini sempat batal dibahas pada 2021, namun Puan Maharani – Ketua DPR, menjanjikan jika RUU TPKS akan dibahas pada 2022. Akhirnya pada Selasa 18 Februari 2022, RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam perjalanannya, RUU TPKS ini akhirnya disahkan menjadi UU dengan tiga hal penting yaitu pemberian dana bantuan kepada korban, aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, dan perlindungan dan penanganan khusus bagi difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.

Butuh memiliki tempat usaha yang resmi dan prestisius? Anda dapat menggunakan virtual office atau kantor virtual sebagai tempat bisnis resmi anda. Tersedia di 5 lokasi di Jakarta, segera temukan kantor virtual yang cocok untuk bisnis anda

Segera minta penawaran terbaik di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.