ICJR Kritik Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

ICJR Kritik Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

Dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Presiden Joko Widodo menyampaikan jika dirinya sadar banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah terkait berbagai masalah yang belum dapat terselesaikan.

“Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat,” kata Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anak bangsa yang menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus membangun budaya demokrasi. Presiden juga menyampaikan jika Pemerintah selalu menjawab kritikan dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat.

Pidato ini mendapatkan sorotan dari lembaga think thank kebijakan pidana yang bermarkas di Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR menjelaskan jika klaim Presiden tersebut justru berbanding terbalik dengan data dan bukti yang ada. Menurutnya dari data yang ada misalnya yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dijelaskan jika Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi dengan skor 6.3, yang merupakan skor terendah Indonesia sepanjang 14 tahun terakhir.

Penilaian dari Freedom House juga masih memberikan total skor 59 dari 100 dengan status “partly free” untuk akses masyarakat terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia (data per 16 Agustus 2021). Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia pada 25 Oktober 2020 juga menunjukkan 36% responden yang mengakui Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis dan 47,7% responden yang menyatakan agak setuju bahwa publik semakin takut menyatakan pendapat. Tidak hanya itu, 57,7% responden bahkan juga menilai aparat semakin bersikap sewenang-wenang dalam menangkap warga yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.

Contohnya terbaru adalah penghapusan mural bergambar wajah dengan tulisan 404: Not Found di Tangerang yang dihapus oleh Polres Metro Tangerang Kota. Kepolisian menyatakan bahwa tindakan pembuatan mural itu dianggap menghina Presiden Jokowi sebagai lambang negara. Kejadian penghapusan mural dan “perburuan” yang dilakukan oleh Kepolisian kepada para pembuatnya, menurut Erasmus, telah mengakibatkan iklim ketakutan dalam berpendapat dan hal ini malah bertentangan dengan semangat demokrasi yang disampaikan Presiden pada pidatonya.

Selain itu, sejumlah regulasi seperti UU ITE dan Rancangan KUHP memuat pasal-pasal dengan rumusan karet dan tidak memenuhi standar hukum pidana. Erasmus menjelaskan jika keberadaan pasal-pasal tersebut dirumuskan secara luas dan multitafsir akan dipastikan semakin mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia.

“Kami meminta agar pemerintah konsisten baik dalam pernyataan maupun kebijakan dan implementasi dalam menanggapi kritik masyarakat. Pemerintah termasuk aparat seharusnya dapat memberikan bukti terciptanya suasana yang kondusif di lapangan bagi masyarakat untuk secara bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, bukan hanya sebatas dalam teks pidato Presiden.” pungkas Erasmus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *