ICJR Minta Dilakukannya Pengusutan Terhadap Tindakan Obstruction of Justice

Proses penyidikan terhadap kasus kematian Brigadir J masih terus didalami oleh kepolisian. Tersangka dalam kasus ini diantaranya adalah Bharada E, Brigadir RR, Mantan Kadiv Propam Irjen Pol FS, dan supirnya KM sebagai tersangka.

Tak hanya itu, kepolisian juga bergerak cepat dengan memeriksa sebanyak 56 personel Polri diperiksa terkait pembunuhan Brigadir J. Sebanyak 31 orang diduga melanggar kode etik, diantaranya, 11 personel telah telah ditempatkan di tempat khusus.

Namun ditengah pusaran persoalan ini ada dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan terutama saat diketahui adanya upaya untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV. Komves Budhi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan, bahkan sempat menyatakan jika kamera CCTV rumah tersangka Irjen Pol FS telah rusak dua minggu sebelum kejadian.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebuah lembaga think thank kebijakan pidana, meminta agar dugaan tindak pidana obstruction of justice yang dilakukan oleh para anggota Polri juga harus berjalan.

“Pasal 221 KUHP jelas mengatur mengenai ancaman terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti dengan maksud supaya tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum” ujar Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR dalam keterangan tertulisnya.

Bahkan, menurut Erasmus, hukuman terhadap pelaku yang menjabat sebagai aparat penegak hukum tersebut seharusnya bisa diperberat dibanding jika pelakunya warga sipil, sebab aparat tersebut diberi kewenangan besar yang kemudian disalahgunakan.

“ICJR juga mencatat jika pidana obstruction of justice dalam KUHP belum cukup memadai. Karena belum mengatur mengenai rekayasa kasus atau rekayasa bukti (fabricated evidence). Perbuatan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk menyampaikan bukti, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan.” lanjut Erasmus

ICJR, menurut Erasmus, meminta agar Kapolri melakukan proses pidana terhadap semua pelaku obstruction of justice yang terlibat dalam proses pengusutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dengan sungguh-sungguh dan secara terbuka, tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana.

ICJR juga agar pemerintah dan DPR perlu segera mendorong adanya perubahan KUHAP untuk memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih efektif terhadap kewenangan dan perilaku polisi dalam sistem peradilan khususnya dalam melakukan fungsi penyidikan, perlu didorong penguatan peran kontrol dari Kejaksaan dan pengawasan dari pengadilan (judicial scrutiny).

“Kami juga meminta agar pemerintah dan DPR dalam penyusunan RKUHP perlu lebih tegas untuk mengatur pasal-pasal pidana tentang obstruction of justice, termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti, hingga mengatur pemberatan hukuman khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum.” pungkas Erasmus

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.