ICJR Minta Polisi Hentikan Penyidikan Kasus DC

ICJR Minta Polisi Hentikan Penyidikan Kasus DC

Kontroversi kasus protes unik yang dilakukan DC memasuki babak baru. Pada Rabu malam, 4 Agustus 2021, polisi menangkap DC dan adiknya dan pada 5 Agustus, DC akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Azis Andriansyah mengatakan jika tindakan menyatakan tindakan DC itu telah melanggar norma budaya dan agama yang berlaku. Sehingga dalam proses pemeriksaan pun, Azis mengatakan pihaknya memanggil saksi ahli asusila hingga budaya.

Terkait dengan proses hukum tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta polisi untuk segera menghentikan proses hukum terhadap DM atau DC.

Maidina Rahmawati, Peneliti ICJR, menjelaskan jika yang dilarang UU Pornografi adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Sementara itu, mengesankan ketelanjangan, menurut ketentuan Pasal 4 UU Pornografi ialah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Definisi ketelanjangan tersebut harus secara eksplisit menunjukkan alat kelamin. Menurut Maidina, tidak ada alat kelamin yang dipertunjukkan dalam kasus tersebut

ICJR sendiri melihat, menurut Maidina, tindakan yang dilakukan oleh DC tersebut adalah bentuk protes dan dilakukan di tempat umum untuk mendapatkan perhatian publik. Maidina sendiri melihat bahwa protes tersebut bukan untuk menampilkan ketelanjangan atau pornografi.

“Jika menggunakan bikini termasuk dalam defenisi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, maka hal ini dapat berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi. Karena berakibat semua unggahan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan tampilan berbikini dapat dijerat dengan UU Pornografi dan UU ITE,” jelas Maidina

Karena itu ICJR meminta agar pihak Kepolisian untuk memberikan fokus pada kasus – kasus yang lebih penting dan menghentikan proses hukum terhadap DC. Menurut Maidina, jika proses ini dilanjutkan akan berpotensi untuk menimbulkan overkriminalisasi.

Kasus ini mencuat setelah DC mengunggah videonya berdemo menolak perpanjangan PPKM Level 4 dengan hanya menggunakan bikini two pieces bewarna merah di akun media sosial pribadinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *