Indonesia Perlu Lakukan Reformasi Kebijakan Fiskal Dengan Menyederhanakan Struktur Tarif Cukai Tembakau

Indonesia Perlu Lakukan Reformasi Kebijakan Fiskal Dengan Menyederhanakan Struktur Tarif Cukai Tembakau

Presiden Joko Widodo, dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021, telah menegaskan perlunya melakukan konsolidasi dan reformasi fiskal yang dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Reformasi fiskal yang dimaksud meliputi penguatan penerimaan negara, perbaikan belanja serta pembiayaan yang prudent demi terwujudnya pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian.

Salah satu yang menjadi bagian dari proses reformasi kebijakan fiskal adalah penyederhanaan struktur tarif cukai produk hasil tembakau. Saat ini struktur tariff cukai tembakau masih sangat kompleks dan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Negara

Rencana penyederhaan struktur tariff cukai tembakau juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Pande Putu Oka, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan jika penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan atau mengurangi prevalensi perokok dan mencegah tax avoidance oleh pabrikan rokok.

Untuk mendorong upaya penyederhanaan struktur tariff cukai hasil tembakau, ICJR Learning Hub bekerja sama dengan BHR Institute menggelar Webinar dengan tema “Mendorong Komitmen Pemerintah Melaksanakan RPJMN 2020 – 2024 Dalam Kebijakan Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau”.

Dalam webinar tersebut, Sarno, SST., M. Sc., M.Buss, Ak., CA – Analisis Kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan RI, menerangkan jika ada 2 agenda pembangunan nasional terkait penyederhanaan struktur tariff cukai hasil tembakau yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah juga telah menetapkan 4 pilar kebijakan cukai hasil tembakau untuk peningkatan kualitas SDM yaitu melalui pengendalian konsumsi tembakau, keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan Negara, dan pengawasan rokok illegal ujar Sarno.

Dr. Abdillah Ahsan, Direktur SDM UI & Peneliti Senior PEBS FEB UI, menerangkan bahwa Negara telah mengatur pengendalian tembakau melalui ketentuan Pasal 113 UU No 36 Tahun 2009 dimana pengendalian zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Karenanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, dan menyehatkan perlu ditopang oleh masyarakat yang sehat

Ahsan berpandangan jika pengendalian tembakau memerlukan kenaikan tarif cukai tembakau. Dengan meningkatkan tarif cukai dan harga rokok minimal 20%, Indonesia telah mampu mengurangi konsumsi rokok, meningkatkan penerimaan Negara, sekaligus menyelamatkan perekonomian rakyat kecil yang terjerat rokok.

Posisi Indonesia sendiri, menurut Lara Rizka, Project Officer for Tobacco Control-CISDI, dalam cigarette tax scorecard, belum cukup baik. Indonesia mendapatkan skor yang relative rendah yaitu yaitu 1,63 dari skor maksimal 5. Nilai ini sendiri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina (3,75), Singapura (3,25), dan Malaysia (2,75).

Lara menegaskan jika hasil studi menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 45% dari baseline (2019) dapat meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar 7,92T; meningkatkan output sebesar 26,2T; dan menciptakan sekitar 148,8 ribu lapangan kerja baru.

Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.

Segera  resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.