Ini Langkah Pemerintah Cegah Penyalahgunaan NIK di Program Vaksinasi Covid 19

Ini Langkah Pemerintah Cegah Penyalahgunaan NIK di Program Vaksinasi Covid 19

Seorang warga Kabupaten Bekasi tak bisa ikut program vaksinasi Covid 19 di Kantor Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Sebabnya karena persoalan administrasi dimana NIKnya ternyata telah dipakai oleh seseorang bernama Lee In Wong pada 25 Juni 2021 berdasarkan data dalam sistem. Ia sendiri mengaku belum pernah divaksin, namun pada saat verifikasi dilakukan nyatanya NIKnya telah digunakan oleh orang lain.

Pihak kepolisian mengaku tengah menyelidiki kasus ini. Selain kasus ini, menurut Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Putu Kholis, juga ada kasus lain saat seorang warga kabupaten Serang mengikuti vaksinasi di  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok.

Di tempat lain, seorang warga Jakarta juga mengalami kesulitan mengikuti vaksinasi COVID-19, lantaran NIK-nya telah terdaftar atas nama orang lain yang telah divaksinasi. Meski pendaftaran melalui aplikasi JAKI berhasil, namun pada saat registrasi ulang ditemukan NIKnya telah digunakan oleh orang lain.

Masalah yang menimpa warga Bekasi ini akhirnya telah selesai. Kementerian Dalam Negeri melakukan pengecekan terhadap warga Bekasi tersebut dan ditemukan bahwa warga itu adalah pemilik sah dari NIK itu. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan juga bekerjasama untuk melakukan penelusuran terkait hal ini.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, segera bertindak cepat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi di masa depan. Kedepan, menurutnya, data vaksinasi Covid-19 akan merujuk pada data kependudukan. Dengan begitu, data peserta vaksin bisa lebih akurat.

Zudan juga menuturkan kalau pada Jumat, 6 Agustus 2021, akan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Dukcapil, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Data PCare dan data Pedulilindungi akan terintegrasi dengan data kependudukan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *