Istilah Darurat Dalam PPKM Diganti!

Istilah Darurat Dalam PPKM Diganti!

No Comments

Meskipun kasus penularan Covid-19 masih tinggi, akan tetapi PPKM Darurat, menurut, Satgas Covid 19, telah berhasil menurunkan keterisian rumah sakit. Namun, istilah PPKM Darurat menurut Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dianggap menakutkan. Ia juga meminta kepada Presiden dalam Rapat Virtual pada Senin 19 Juli 2021, agar istilah tersebut diganti. Ia juga menjelaskan jika Presiden juga setuju, sehingga digunakan istilah level dari level 1 hingga level 4.

Semalam Presiden juga sudah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. Namun kali ini, pemerintah telah mengubah penggunaan istilah darurat dengan menggunakan leveling/skala. Hal ini muncul dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Perubahan istilah ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dimana istilah yang digunakan adalah level.

Secara umum, aturan PPKM Level 4 yang diberlakukan pada 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang sebelumnya menerapkan PPKM Darurat, masih menerapkan berbagai pembatasan yang berlaku selama PPKM Darurat antara lain:

  • Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.
  • Perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
  • Perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.
  • Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
  • Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.
  • Pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.
  • Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
  • Tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.
  • Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.
  • Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.
  • Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
  • Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.
  • Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut.
  • Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Inmendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat diterapkan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini, hingga 25 Juli 2021.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share