Jakarta Resmikan Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Berkegiatan di PPKM Level 4

Jakarta Resmikan Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Berkegiatan di PPKM Level 4

Setelah beberapa waktu, Pemerintah Jakarta mematangkan rencana pelaksanaan vaksin sebagai syarat pembukaan kegiatan. Meski rencana penerapan sertifikat vaksin menjadi syarat melakukan mobilitas di Jakarta sempat menuai penolakan, namun akhirnya rencana tersebut resmi dirilis.

Beleid itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 yang diteken pada 3 Agustus 2021. Beschikking itu mewajibkan setiap orang yang melakukan aktivitas di sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksin Covid-19 minimal dosis pertama.

Keputusan Gubernur Jakarta itu dikeluarkan sehubungan dengan penerapan PPKM Level 4 yang kembali diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang. Sampai saat ini,  Jakarta masih berstatus wilayah level 4 Covid-19, yang artinya artinya penularan virus corona masih tinggi.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan jika penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.

Keputusan tersebut juga memuat pengecualian tertentu terhadap syarat sertifikat vaksin. Pengecualian tersebut dikhususkan bagi para penyintas Covid 19 dan juga bagi warga dengan penyakit penyerta atau komorbid yang tak boleh divaksinasi, termasuk untuk anak – anak di bawah usia 12 tahun

Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca terkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 tahun,” demkian bunyi dalam keputusan itu.

Pemerintah Jakarta sendiri berkeyakinan jika persyaratan vaksinasi tak akan mempersulit warga dalam berkegiatan. Sebabnya status vaksinasi sudah dapat diakses melalui aplikasi JAKI ataupun kartu vaksinasi yang diberikan Kemenkes.

Sebelumnya, Rizky Argama Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai aksi syarat vaksinasi lebih baik sebagai implentasi konsep insentif dan disinsentif ketimbang pengenaan sanksi pidana. Namun konsep insentif dan disinsentif ini menurutnya baru bisa dilaksanakan jika pemerintah sudah memenuhi tanggung jawab hukum pemberian vaksin bagi seluruh warganya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *