Jakarta Siapkan Perubahan Perda Penanggulangan Covid 19

Jakarta Siapkan Perubahan Perda Penanggulangan Covid 19

Gubernur DKI Jakarta, pada 14 Juli 2021 telah mengirimkan surat usulan kepada DPRD DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 19.

Dalam usulan perubahan tersebut ada 3 hal yang menjadi materi perubahan yaitu:

  • Pengaturan mengenai penyidikan yang melibatkan Penyidik kepolisian, PPNS pada pemerintah propinsi, dan/atau PPNS pada Satpol PP
  • Pengaturan mengenai kewenangan PPNS dalam menegakkan ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan
  • Pengaturan beberapa ketentuan pidana yang bersifat ultimum remedium yaitu: ketentuan pidana bagi orang yang mengulangi tidak menggunakan masker setelah dikenai sanksi dan ketentuan pidana bagi subyek hukum tertentu yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan setelah dikenakan sanksi pencabutan ijin.

Surat usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta dibarengi dengan Rancangan Perda Perubahan Perda No 2 Tahun 2020. Dalam rancangan beleid tersebut, ada 3 ketentuan yang ditambahkan dalam Perda No 2 Tahun 2020, yaitu:

 

Pasal 28A

1.    Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau  Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi  wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini Perda Provinsi.

2.    Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.       menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b.      melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

c.       melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;

d.      meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;

e.       melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

f.        melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan  yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;

g.       melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

h.      menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

i.         melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

j.         mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

k.       memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

l.         mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

m.    meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan

n.      mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

3.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

4.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.

 

 

Pasal 32A

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

Pasal 32B

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 32A adalah pelanggaran.

 

 

Dalam penjelasannya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan jika perubahan ini diusulkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar prokes di tengah upaya pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19. Namun menurutnya tujuan pemidanaan dalam rancangan revisi perda ini adalah tidak untuk menghukum masyarakat, melainkan tercapainya tujuan bersama dari masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut perspektif hak asasi manusia harus menjadi prioritas aparat penegak perda sehingga konflik bisa diminimalisasi atau bahkan dihindari. Penegakkan pelanggaran protokol Covid-19 harus dilakukan sesuai aturan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan.

“Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah tumpul ke atas, sekali lagi penegakan prokes ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama dalam menuntaskan penanggulangan Covid-19” jelasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *