Jasa Advokat dan Sektor Esensial

Jasa Advokat dan Sektor Esensial

Dengan diterapkannya PPKM Darurat, pemerintah telah meminta agar semua pekerja ataupun pemilik bisnis di luar sektor esensial dan kritikal untuk bekerja dari rumah. Banyak sektor usaha yang terkena dampak dari pengaturan PPKM Darurat di Jawa dan bali.

Salah satu sektor yang terkena dampak dari pengaturan PPKM darurat ini adalah kantor hukum. Hal ini telah ditegaskan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana dikutip oleh HukumOnline. Menurutnya Praktisi hukum termasuk dalam sektor non esensial sehingga wajib melaksanakan WFH (work from home/kerja dari rumah) 100 persen. Namun di saat yang sama pengadilan masuk dalam kategori esensial pada sektor pemerintahan karena harus memberikan pelayanan publik yang tidak bisa di tunda pelaksanaannya.

Jasa hukum sebagai bagian dari kegiatan non esensial juga dikonfirmasi oleh Andre Rahadian, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) yang menegaskan kembali bahwa profesi advokat, notaris, maupun akuntan masuk ke dalam kategori non esensial sehingga wajib melaksanakan kegiatan dari rumah.

Kebijakan ini memantik reaksi dari para advokat yang keberatan jika layanan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dianggap sebagai usaha atau kegiatan non esensial. DPN PERADI SAI sampai melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberlakukan PPKM Darurat yang tidak memasukkan advokat dalam sektor esensial. Dalam surat tersebut, DPN PERADI SAI menyampaikan agar advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum ditetapkan sebagai bagian dari sektor esensial dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Tak hanya DPN PERADI SAI yang menyampaikan keberatan, PERADI DPC Jakarta Pusat juga melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Surat tertanggal 5 Juli 2021 itu. PERADI DPC Jakarta Pusat meminta agar Advokat dikecualikan dari syarat perjalanan saat menjalankan tugas profesi sebagai Advokat

Kebijakan menempatkan advokat sebagai usaha atau kegiatan non esensial dipandang sangat membatasi ruang gerak profesi advokat, yang karakteristik profesinya lebih banyak mobilitas di luar ruangan. Salah satu contoh mobilitasnya adalah mendampingi klien saat pemeriksaan di kantor polisi dan mengurus berbagai kepentingan administrasi di pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain – lain.

Salah Seorang Advokat, Syukni Tumi Pengata juga menyampaikan kegundahannya, namun kegundahan ini ditujukan kepada seluruh Ketua Umum Organisasi Advokat. Ia berpandangan jika Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, yang pada pokoknya mengatur Profesi Advokat termasuk kategori Non Essensial telah menyebabkan lumpuhnya pelayanan Profesi Advokat terhadap Kliennya dan masyarakat dimana tidak bisa masuk ke wilayah yang dilarang khususnya ke wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagi Advokat yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta. Ia meminta agar Para Ketua Umum Organisasi Advokat untuk menjamin dan memastikan semua Advokat Indonesia dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijamin oleh UU Advokat.

Pada 2020, di Amerika Serikat, khususnya di Negara bagian Illinois, Indiana, dan California, kantor hukum dan advokat dianggap sebagai sektor esensial yang diijinkan tetap membuka layanan sementara ada kebijakan bekerja dari rumah.

Sampai – sampai Presiden American Bar Association, Judy Perry Martinez, pernah meminta kepada Direktur Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur agar layanan hukum dimasukkan sebagai layanan penting, jika ada perintah bekerja dari rumah. Menurutnya rakyat dan komunitas bisnis AS harus memiliki akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan—saat mereka paling membutuhkannya, di masa krisis ini.

Lalu bagaimana di Indonesia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *