Jika Terjadi Kebakaran, Bagaimana Hukum Mengaturnya?

Jika Terjadi Kebakaran, Bagaimana Hukum Mengaturnya?

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada suatu bangunan gedung selalu menimbulkan kerugian. Tidak hanya barang ataupun gedungnya yang terpaksa hilang atau musnah, namun bisa juga terjadi kerugian terhadap nyawa ataupun tubuh seseorang.

Tentu saja, hilangnya nyawa dalam setiap peristiwa kebakaran akan menimbulkan duka yang mendalam, terutama bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Empati juga harus disampaikan kepada seluruh keluarga korban kebakaran.

Namun dalam konteks hukum, peristiwa kebakaran yang menimbulkan kerugian terutama kerugian nyawa dan bahaya terhadap tubuh diatur di beberapa peraturan, diantaranya:

Pasal 188 KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Sementara di KUHPerdata diatur ketentuan, seperti

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Ketentuan Pasal 1365 ini tentu harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Selain diatur dalam kedua beleid warisan Belanda, Indonesia juga memiliki UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beleid ini mengatur bagaimana persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah bangunan gedung dan dalam hal ini sarana dan prasarana terkait keselamatan dan kemudahan apabila terjadi kebakaran

Pasal 16 ayat (1) disebutkan

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Pasal 17 ayat (3) menyebutkan

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.

Pasal 19 menyebutkan

  1. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
  2. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.
  3. Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif.
  4. Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 disebutkan

  1. Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
  2. Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
  3. Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *