Kabar Bahagia, Beleid Riset Ganja Untuk Kepentingan Kesehatan Segera Keluar!

Pemerintah menyatakan kalau pemerintah tengah mengkaji kemungkinan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, menyatakan jika Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan aturan perijinan untuk pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian terhadap ganja

“Kita sudah melakukan kajian, nanti sebentar lagi akan keluar regulasinya untuk kebutuhan medis,” ujar Budi Gunadi Sadikin

Budi Gunadi menjelaskan kalau regulasi tersebut bertujuan untuk mengontrol seluruh proses penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan di dunia medis. Dasarnya, menurut Budi adalah adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Budi juga menyatakan kalau tanaman dan binatang yang diciptakan oleh Tuhan memiliki manfaat untuk kehidupan. Ia mencontohkan morfin, sebagai alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium.

“Morfin lebih keras dari ganja, tapi dipakai untuk medis. Ganja itu sebenarnya sama seperti morfin, morfin lebih keras dari ganja, itu kan ada dipakai untuk yang bermanfaat,” kata Budi

Budi juga menjelaskan jika Kementeriannya akan melibatkan pihak lain seperti perguruan tinggi sertaakan menggunakan beberapa laboratorium untuk mengkaji ganja. Hasil kajian yang dikeluarkan akan menjadi dasar regulasi kebutuhan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan medis.

Regulasi terkait riset terhada[ tanaman ganja diatur dalam Pasal 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 8

  1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun menurut pandangan Asmin Fransiska, seorang pakar hukum dari Universitas Atma Jaya, menjelaskan kalau aturan tersebut sebenarnya perlu direvisi. Karena beleid itu malah mengekang masyarakat untuk menggunakan tanaman ganja

Alasannya menurut Asmin adalah rumusan yang diterangkan dalam Undang – undang tadi sama sekali tak terkait dengan ilmu pengetuhan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan layanan kesehatan namun digunakan untuk penanggulangan dan penegakkan hukum

Namun, terkait dengan regulasi tanaman ganja, pada 2015, Menteri Kesehatan pernah mengeluarkan keputusan tentang ijin memperoleh, menanan, menyimpan, dan menggunakan tanaman papaver, ganja, dan koka. Ijin itu diberikan kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan. Pemberian ijin itu juga diberikan dengan kewajiban yaitu untuk setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan mengirimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.

Segera  resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.