Kemenaker Ramal Ribuan Perusahaan Tutup dan Ratusan Ribu Pekerja Terkena PHK di 2021

Kemenaker Ramal Ribuan Perusahaan Tutup dan Ratusan Ribu Pekerja Terkena PHK di 2021

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI (Selasa, 28/9/2021), Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja, menjelaskan jika pihaknya meramalkan akan ada 2819 perusahaan yang tutup dan 143.065 orang akan terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, sebanyak 1,07 juta orang akan dirumahkan

Ramalah ini adalah proyeksi Kemnaker hingga akhir 2021 yang dibuat berdasarkan laporan dari seluruh Dinas Ketenagakerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat covid-19. Meski demikian, Indah mengakui jika proyeksi ini belum valid, karena para mediator ketenagakerjaan di berbagai Dinas Ketenagakerjaan sedang berupaya keras untuk melakukan mediasi terhadap setiap sengketa industrial yang ada.

Selain itu, menurut Indah, angka yang dirilis kemnaker berbeda dengan yang dirilis BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga 7 Agustus 2021 sudah ada 538.305 pekerja yang mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK. Berdasarkan keterangan tersebut, diperkirakan jika angka PHK dan mereka yang mengklaim JHT hingga akhir tahun jauh diperkirakan sebesar 894.579 orang.

Dampak pandemi covid 19 ini memang terjadi di hampir seluruh sektor industri termasuk umkm. M. Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), menjelaskan jika ada 30-an juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah tutup usaha akibat pandemic Covid 19. Akibatnya 7 juta orang telah kehilangan pekerjaan.

Akan tetapi banyaknya PHK ternyata tidak terlampau berdampak pada angka pengangguran. Menurut Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemnaker, PHK tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat penggangguran secara umum. Penyebabnya karena berbagai program bantuan yang cukup berhasil untuk menekan angka pengangguran akibat Covid-19.

Menurutnya tingkat pengangguran yang kecil karena adanya usaha dari sektor informal yang menjadi jaring pengaman penyerapan tenaga kerja saat ini. Pada masa pandemi Covid 19, persentase pekerja di sektor informal meningkat di 2021 dibandingkan pada 2020.

Kemnaker juga berupaya keras untuk menanggulangi pengangguran dan dampak dari pandemi covid 19. Kemnajer memiliki program prioritas yakni pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di tingkat pusat, daerah, dan komunitas. Selain itu, ada program padat karya dan kewirausahaan. Menurut Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja, ada 437 ribu orang yang telah mengikuti  pelatihan vokasi, padat karya, dan wirausaha. Jumlah ini setara dengan hampir 20% dari jumlah pengangguran akibat Covid-19 yang mencapai 2,56 juta orang.

Dengan jumlah sengketa hubungan industrial yang diperkirakan akan meninggi, ada baiknya jika para pekerja yang masih bekerja di perusahaan mulai untuk melirik belajar tentang dasar – dasar hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penting juga memiliki pemahaman dasar untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan hubungan industrial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *