Kenapa Ada Akreditasi A, B, dan C untuk Organisasi Bantuan Hukum

Kenapa Ada Akreditasi A, B, dan C untuk Organisasi Bantuan Hukum

No Comments

Dalam situs ICJR Law Hub, khususnya yang berada dalam kategori organisasi bantuan hukum, ditampilkan status akreditasi dari BPHN. Organisasi bantuan hukum tersebut bisa memiliki Akreditasi A, B, dan C dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau belum memiliki akreditasi

Apakah Organisasi Bantuan Hukum Harus Terakreditasi?

Pada prinsipnya organisasi bantuan hukum tidak wajib terakreditasi. Kewajiban terakreditasi hanya menjadi kewajiban apabila organisasi bantuan hukum akan atau telah menerima dana bantuan hukum dari pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Karena melalui mekanisme UU Bantuan Hukum, masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum atas biaya Negara. Mekanisme tersebut diatur dalam PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Kalau ada Organisasi Bantuan Hukum tidak menerima dan dari pemerintah, tidak ada kewajiban organisasi tersebut harus memiliki atau memperoleh akreditasi dari BPHN

Apa Perbedaan Akreditasi A, B, dan C?

Klasifikasi atau penjenjangan OBH diatur dalam Pasal 30 Permenkumham 3/2013 membagi OBH menjadi 3 klasifikasi akreditasi, yaitu:

Akreditasi A: OBH yang dalam satu tahun selama tiga tahun periode akreditasi mampu menyelesaikan minimal 60 kasus litigasi, melaksanakan 7 kegiatan non litigasi, terdapat sedikitnya 10 orang Advokat, dan ada 10 Paralegal.

Akreditasi B: OBH yang menyelesaikan minimal 30 kasus Litigasi, 5 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 5 Advokat, dan 5 Paralegal.

Akreditasi C: OBH dapat menyelesaikan minimal 10 kasus Litigasi, 3 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 1 Advokat, dan 3 Paralegal.

Apakah ada standar pelayanan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum yang terakreditasi?

Pemerintah telah mengatur standar pelayanan bantuan hukum untuk organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 63 Tahun 2016  tentang Peraturan Pelaksanaan PP Np 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

LBH Makassar juga telah membuat versi singkat dari standar layanan minimum bantuan hukum yang bisa dipelajari oleh anda.

Berapakah biaya bantuan dana dari pemerintah untuk organisasi bantuan hukum?

Untuk melihat besaran dana dari pemerintah, anda bisa mengunduh keputusan menteri ini.[1] Harap diingat bisa jadi ada perubahan keputusan yang belum kami ketahui.

 

[1] http://lawhub.id/wp-content/uploads/2020/04/6214_kepmen_besaran_biaya_bantuan_hukum_litigasi_dan_non_litigasi_tahun_2017.pdf

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share