Kenapa Terjadi Sengketa di Perairan Laut Indonesia?

Kenapa Terjadi Sengketa di Perairan Laut Indonesia?

Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982. Tujuan dari Konvensi tersebut ialah melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas dan melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Oleh karena itu Konvensi PBB tentang Hukum Laut memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di bawah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain.

Namun di dalam ZEE Indonesia, negara lain tetap memiliki hak namun hanya untuk beberapa hal antara lain hak untuk melintas (freedom of navigation), penerbangan, membentangkan kabel bawah laut dan pipa serta hak lainnya yang sesuai dengan UNCLOS (Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 87 UNCLOS). Penting untuk dicatat bahwa negara lain dimaksud dalam melaksanakan haknya wajib untuk menghormati Indonesia yang memiliki yurisdiksi di ZEE Indonesia (Pasal 58 ayat (3) UNCLOS). Khusus mengenai perikanan, berdasarkan UNCLOS akses negara lain terhadap stok ikan di ZEE hanya dapat terjadi melalui 2 (dua) hal, yaitu traditional fishing right serta adanya surplus allowable catch.

ZEE Indonesia diatur di Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Diatur jika Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Namun masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara Negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.

Salah satu sengketa yang terjadi ialah di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan bahkan barru-baru ini terdapat ribuan kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Natuna Utara. Dalam hal ini Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Lakda S. Irawan mengungkapkan bahwa ribuan kapal asing yang masuk perairan Natuna Utara dimiliki oleh Vietnam dan China. Ribuan kapal tersebut tidak terdeteksi di radar dan hanya terlihat dengan pantauan mata. Bahkan pada Sabtu (18/09/21) yang lalu sejumlah nelayan mengaku khawatir karena berpapasan dengan 6 kapal perang asal China.

Sengketa Laut Natuna ini disebabkan oleh China yang mengklaim kawasan yang dilewati nelayan dan kapal Coast Guard-nya di ZEE Indonesia merupakan wilayahnya berdasarkan konsep Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus) yang ditetapkan sepihak oleh China (tanpa melalui UNCLOS) dan konsep tersebut menjadi dasar China mengklaim perairan Laut Natuna, bahkan Laut China Selatan. Namun, Indonesia menolak klaim China dalam bentuk apapun di Laut Natuna, sebab ZEE Indonesia di Laut Natuna telah diatur dalam UNCLOS.

Oleh karena itu Untuk mengatasi permasalahan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan terdapat tiga strategi penjagaan kawasan yakni hadirnya penegak hukum di kawasan perairan tersebut seperti Bakamla, TNI Angkatan Laut, hingga Satuan Tugas Pemberantasan Ilegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA di ZEE dan landas kontinen, strategi ketiga ialah melalui jalan diplomasi, dengan mengajak negara-negara ASEAN dan China melakukan dialog tentang hak berdaulat atas kawasan laut yang diatur oleh UNCLOS. Selain itu intensitas kehadiran Indonesia seperti nelayan maupun Coast Guard harus ditingkatkan agar effective occupation Indonesia diakui internasional,  Pemerintah juga perlu mendorong DPR untuk segera memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI, paling tidak Minimum Essential Forces, agar TNI dapat memberikan sedikit daya gentar (deterrence) kepada militer China yang mendukung kehadiran Coast Guard dan nelayan-nelayan China.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *