Kontrol Obat-Obatan Yang Ketat Malah Merugikan Pasien

Kontrol Obat-Obatan Yang Ketat Malah Merugikan Pasien

Dalam pengujian UU Narkotika di Mahkamah Konstitusi yang digelar Selasa 14 September 2021 lalu, Seorang Ahli dari Transform Drug Policy Foundation, Stephen Rolles, menyatakan jika persoalan narkotikamemang ada di ranah kesehatan masyarakat, bukan di ranah pidana. Karena akan lebih adil dan efektif.

Dalam keterangannya, Stephen Rolles menyampaikan jika semua obat-obatan medis berpotensi memiliki risiko, meskipun telah digunakan sesuai petunjuk yang diberikan. Menurutnya banyak obat-obatan medis yang memiliki efek samping dan risiko yang harus dikelola dengan hati-hati oleh dokter, ahli farmasi, dan profesional kesehatan lainnya. Bahkan obat-obatan seperti pil sakit kepala yang biasa dibeli tanpa reseppun memiliki risiko jika digunakan secara tidak benar. Ia mencontohkan jika obat seperti parasetamol pun dapat menyebabkan kerusakan hati atau kematian jika dikonsumsi terlalu banyak.

Stephen juga menjelaskan jika kekuatiran seputar penyalahgunaan obat tidak dapat diatasi secara efektif jika model pengendalian obat-obatan medis yang terlalu ketat diadopsi. Model ini umumnya didorong oleh ketakutan berlebihan akan penyelewengan dan penyalahgunaan. Sebagian besar obat yang disalahgunakan bukanlah obat yang diselewengkan, melainkan obat yang diproduksi dan dipasok secara ilegal.

Menurutnya pelarangan obat yang terlalu ketat justru dapat merugikan pasien karena menghalangi dokter memberikan perawatan yang optimal. Stephen juga menjelaskan model kontrol yang efektif dengan cara membatasi ketersediaan obat hanya dengan resep, di rumah sakit dan lingkungan perawatan kesehatan lainnya yang diawasi, atau melalui apoteker berlisensi dan terlatih dengan benar.

Ia juga mengakui jika tidak ada sistem yang sempurna, dan penyalahgunaan dalam tingkat tertentu tidak dapat dihindari. Akan tetapi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta panduan dari PBB, ia lebih cenderung menyarankan agar memilih sistem regulasi obat medis berbasis risiko yang bertanggung jawab melalui kerangka kelembagaan yang mapan daripada menutup total kemungkinan penggunaan medis.

Sudah tepat apabila persoalan ini sepatutnya memang ada di ranah kesehatan masyarakat, alih-alih di ranah pidana, tutup Stephen.

Persoalan penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan medis saat ini sedang dipersoalkan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Perkara ini diajukan oleh Dwi Pratiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayati, yang meminta MK melegalkan ganja untuk kepentingan kesehatan. Dwi merupakan ibu dari anak yang menderita cerebral palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sementara Santi dan Nafiah merupakan ibu yang anaknya mengidap epilepsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *