Korps Adhyaksa Ulang Tahun, Ini Harapan dari ICJR

Korps Adhyaksa Ulang Tahun, Ini Harapan dari ICJR

No Comments

Setiap tanggal 22 Juli, Kejaksaan RI memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa. Dalam laman Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), tema Hari Kejaksaan yang diangkat pada 2021 adalah “Berkarya untuk Bangsa”.

Kata Jaksa memiliki sejarah khusus, dimana pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, mereka sudah memiliki semacam sistem peradilan dengan “dhyaksa”yang bertugas menangani masalah Hukum. Namun terdapat juga istilah “Adhyaksa” atau Hakim Tertinggi yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi para Dhyaksa.

22 Juli diperingati sebagai hari ulang tahun korps Adhyaksa disebabkan karena lembaga Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga mandiri. Pada 22 Juli 1960, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen tersendiri dan dituangkan dalam Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sebelumnya telah ada RUU Pokok Kejaksaan yang lalu disahkan pada 30 Juni 1961 dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam peringatan ulang tahun Kejaksaan ini, ICJR berharap Jaksa dapat memaksimalkan penggunaan alternatif penahanan dan pemidanaan non pemenjaraan pada penuntutannya terutama untuk mengatasi masalah penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan dan Lapas. Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, menjelaskan jika Jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut jenis hukuman yang tidak selalu harus dalam bentuk pemenjaraan, termasuk berwenang untuk mengubah jenis penahanan di dalam rutan menjadi bentuk penahanan lain atau bahkan tidak melakukan penahanan sama sekali melalui mekanisme penangguhan penahanan.

Erasmus juga mengingatkan jika Jaksa juga perlu memaksimalkan kewenangannya dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan asas oportunitas, untuk mampu melihat kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan di luar peradilan pidana, terlebih dalam masa darurat pandemi Covid-19.

Pihaknya mengingatkan jika pada Juni 2021 level overcrowding telah menyentuh angka 100%, dengan jumlah penghuni mencapai 271.992 orang sedangkan kapasitas ruangan di Rutan dan Lapas hanya tersedia untuk 135.981 orang.

“Dalam konteks penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggar PPKM. Jaksa sebagai penguasa perkara pidana harus lebih progresif dan sensitif melihat permasalahan ini, pada praktiknya, penegakan hukum pelanggar PPKM berdampak bagi masyarakat khususnya dengan ekonomi menengah ke bawah yang juga buta hukum. Jaksa harus melihat kebutuhan dan tujuan pemidanaan sebelum melakukan penuntutan pada kasus seperti ini”

Ia juga menjelaskan jika arah pemidanaan tidak lagi bertumpu pada aspek pembalasan/retributive, karena itu menurut Erasmus, jaksa perlu mempertimbangkan perlu/tidaknya dilakukan pemidanaan, terutama dengan melihat pada pemulihan dan peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Ia juga menegaskan jika Jaksa telah memastikan proses pra-penuntutan dan penuntutan didasarkan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian akan berdampak positif untuk mengoptimalkan alternatif penahanan non rutan dan alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, menurut Erasmus, akan meningkatkan kepercayaan publik pada Kejaksaan.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share
%d bloggers like this: