KPK Ingatkan Pejabat Publik dan ASN Dilarang Menerima Parsel Lebaran!

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengingatkan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga, kepala daerah, dan BUMN/BUMD serta para ASN untuk menolak bingkisan atau parsel, uang, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Ipi juga menyampaikan bahwa ASN juga dilarang meminta dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan atau penyelenggara negara lainnya baik secara lisan maupun tertulis, karena hal tersebut dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Namun ketentuan di atas tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Kemudian KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Mengapa gratifikasi perlu diatur dalam suatu peraturan?

Berikut adalah dua alasan mengapa pemerintah mengatur gratifikasi dalam satu peraturan perundang-undangan:

  1. Perkembangan praktik pemberian hadiah

Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat jawa modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian gratifikasi dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat.

  1. Konflik kepentingan dalam gratifikasi

konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Jadi apakah parsel lebaran juga termasuk suatu gratifikasi?

Jawabannya adalah iya, apabila si pemberi parsel tersebut memiliki maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja ASN. Artinya apabila seseorang memberikan parsel maka ASN wajib menolak atau wajib melaporkan parsel tersebut kepada KPK.

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.