LeIP: Kondisi dan Desain Pengadilan Tipikor Perlu Ditinjau Ulang

LeIP: Kondisi dan Desain Pengadilan Tipikor Perlu Ditinjau Ulang

11 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Desember 2010, selepas diresmikannya gelombang pertama Pengadilan Tipikor di tingkat propinsi ternyata masih meninggalkan tantangan terutama pada institusi kelembagaan Pengadilan Tipikor

Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, menjelaskan bahwa masih ada beragam tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan terhadap perkara korupsi yang berkualitas dan efektif. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap tantangan yang ada di Pengadilan Tipikor melalui berbagai cara seperti memperkuat kapasitas hakim bersertifikasi tipikor, pemberian insentif, hingga berbagai alternatif solusi lainnya.

Pengadilan Tipikor awalnya dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pengadilan berintegritas tinggi dan berkualitas yang dilakukan melalui pengadaan jabatan hakim ad hoc. Sayangnya menurut Chandra M. Hamzah tujuan dan desain awal Pengadilan Tipikor saat ini telah bergeser dari apa yang dirancang pada awal pembentukannya. Sejalan dengan Chandra, Alexander Marwata – Wakil Ketua KPK juga berharap agar Pengadilan Tipikor dapat menjadi role model bagi pengadilan pada umumnya dari aspek administrasi perkara, fasilitas pengadilan yang efisien, transparan dan akuntabel, serta modern yang didukung teknologi informasi.

Namun meski harapan terhadap Pengadilan Tipikor begitu tinggi, pada kenyataannya menurut Nani Indrawati, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Tipikor di tingkat pertama seringkali dihadapkan pada beban kerja yang terlalu tinggi, ditambah para hakim karir tidak dibebaskan dari tugasnya menangani perkara lain selama mengadili perkara tipikor. Selain itu, kinerja Pengadilan Tipikor dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang mendasarkan diri pada conviction rate. Semestinya, penilaian kinerja Pengadilan Tipikor diukur berdasarkan esensi awal pembentukannya serta berdasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang peradilan yang baik jelas Prof Simon Butt, Profesor Hukum Indonesia dari University of Sydney.

Muhammad Tanziel Aziezi, Peneliti LeIP, menjelaskan bahwa Pengadilan Tipikor belum sepenuhnya mencapai tujuan pembentukannya. Pengadilan Tipikor dibentuk sebagai solusi atas ketidakpercayaan publik dan sebagai upaya mendorong penanganan korupsi yang efektif dan efisien. Namun dalam kenyataannya kepuasan publik terhadap pengadilan tipikor justru menurun, jelas Aziezi.

Untuk mengatasi persoalan ini, LeIP menyarankan agar pembentukan Pengadilan Tipikor di tingkat kabupaten/kota tidak perlu dikakukan, diadakannya mekanisme yang memungkinkan persidangan perkara tipikor di PN terdekat, serta memperluas kewenangan Pengadilan Tipikor agar dapat menangani jenis perkara lain yang berhubungan dengan tipikor. Selain itu diperlukan peninjauan ulang sistem sertifikasi, distribusi hakim karier, mengatur ulang pelaksanaan tugas hakim karier, mempertimbangkan pemberian insentif tambahan, serta menyusun program diklat berkelanjutan bagi hakim karier, jelas Aziezi.

LeIP juga merekomendasikan untuk melakukan perlunya mendesain ulang pola kerja, rekrutmen, hingga diklat terhadap hakim ad hoc. Dan terakhir, perlunya dilakukan penguatan terhadap kepaniteraan Pengadilan Tipikor guna menjamin dukungan administrasi yang mumpuni, tutup Aziezi

Buku “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009: Antara Harapan dan Kenyataan” dapat diunduh melalui taut ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *