Mahkamah Konstitusi: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat!

Mahkamah Konstitusi: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat!

UU Cipta Kerja yang kontroversial akhirnya mendapatkan kejelasan statusnya terkait dengan Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Perkara itu diajukan oleh lima pemohon yang bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.

Melalui putusannya, MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja pada Kamis (25/11/2021).

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” putus Anwar.

Tak hanya itu, MK juga menyatakan bahwa seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan serta menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja. MK juga tidak membenarkan jika terbit peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar.

Merespon terhadap Putusan MK tersebut, Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan LBH Indonesia menjelaskan bahwa melalui putusan tersebut MK menegaskan jika pemerintah dan DPR telah terbukti salah dan melanggar konstitusi, meski Pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki.

Isnur juga menilai jika pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam melaksanakan UU Cipta Kerja, karena pemerintah diwajibkan untuk menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya dari UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menjelaskan jika pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK. Airlangga juga menegaskan jika pemerintah juga akan mematuhi putusan MK yang memerintahkan pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta kerja.

Unduh Putusan MK Disini

One thought on “Mahkamah Konstitusi: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *