Mahkamah Pidana Internasional Setujui Dimulainya Penyidikan terhadap Dugaan Kejahatan Kemanusiaan di Filipina

Mahkamah Pidana Internasional Setujui Dimulainya Penyidikan terhadap Dugaan Kejahatan Kemanusiaan di Filipina

Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menyetujui dimulainya penyidikan terhadap dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama kampanye “Perang terhadap Narkotika” yang dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Persetujuan ini diberikan pada Rabu, 15 September 2021 dan disambut hangat oleh para aktivis hak asasi manusia.

Menurut Mahkamah Pidana Internasional, dugaan pembunuhan di luar hukum selama kampanye anti-narkoba Duterte tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakkan hukum yang sah, melainkan lebih mengarah pada serangan sistematis terhadap warga sipil.

Presiden Duterte, yang memegang jabatan sejak 2016, dikenal luas sebagai arsitek perang terhadap narkotika yang telah menewaskan sekitar 6.000 orang. Namun Jaksa pada Mahkamah Pidana Internasional memperkirakan bahwa antara 12.000 dan 30.000 warga sipil tewas antara Juli 2016 dan Maret 2019.

Penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan kemanusiaan ini telah dibuka oleh Mahkamah Pidana Internasional sejak 2018 lalu. Tak heran jika pada Maret 2018, Presiden Duterte bereaksi dengan membatalkan keanggotaan Filipina dalam Statuta Roma tentang pendirian Mahkamah Pidana Internasional.

Jaksa Mahkamah sedang melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa pembunuhan yang terjadi antara 2011 dan 2019, saat Filipina masih menjadi pihak dalam Statuta Roma. Penyidikan ini juga mencakup saat Duterte masih menjadi wakil walikota dan walikota di Davao City, di mana ratusan pembunuhan telah terjadi dan terkait dengan kelompok yang dikenal sebagai “pasukan kematian Davao” yang diduga terafiliasi dengan Duterte.

Sejak awal memulai kampanye untuk menduduki jabatan Presiden di Filipina, Duterte rajin mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Kampanye ini sangat populer di Filipina dan Duterte selalu memposisikan dirinya selama sebagai satu-satunya calon Presiden yang menawarkan solusi mengendalikan narkotika.

Saat menduduki jabatan Presiden, Duterte menepati janjinya dan langsung meluncurkan penangkapan besar-besaran terhadap para pengedar dan pengguna narkoba. Ia juga memberi kewenangan polisi untuk membunuh setiap anggota kriminal dan pengguna obat-obatan terlarang.

Penasihat hukum Presiden Duterte, Salvador Panelo, menjelaskan jika Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki kewenangan dan para penyidik dari Mahkamah tersebut tidak tidak akan diberikan izin untuk memasuki Filipina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *