Masa Depan Penerapan Linguistik Forensik dan Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Masa Depan Penerapan Linguistik Forensik dan Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam proses peradilan pidana, dibutuhkan teknik – teknik pembuktian modern yang berbasis pada sains. Ada beragam cara yang digunakan misalnya dengan melakukan otopsi piskologi, wawancara, investigasi pelaku, hingga melakukan criminal profiling.

Tak heran jika Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) pada Sabtu 7 Agustus 2021 menggelar diskusi tentang Linguistik Forensik dan Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pendekatan multi disiplin mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarnya dalam proses peradilan pidana semakin dibutuhkan, jelas Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc, Ketua LPPM Universitas Brawijaya. Pendekatan multi disiplin inipun diamini oleh Alex Argo Hernowo, Partner pada ARP & Co Law Office. Menurutnya ilmu forensik dapat menggali lebih jauh terkait dengan kebenaran suatu keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa dalam persidangan, terutama untuk membantu apakah sebuah keterangan saksi dan tersangka di persidangan telah sesuai dengan fakta yang ada.

Fachrizal Afandi, PhD dalam paparannya menjelaskan jika peran ahli, khususnya ahli pada bidang Linguistik Forensik dan Psikologi Forensik, dibutuhkan untuk memberikan keterangan serta menarasikan atas sebuah barang bukti agar dapat menjelaskan fakta atas kebenaran materiil. Menurut Fachrizal, ilmu forensik digunakan sebagai dasar dalam menganalisa bukti, informasi dan data yang dikumpulkan dari bukti yang kemudian digunakan selama proses hukum dalam semua tingkatan peradilan.

“Harus diingat, bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mengatur dan mengelola terpidana dan tersangka dengan menjaga sebuah keamanan, ketertiban serta penghargaan terhadap hak asasi manusia.” tutur Fachrizal.

Ilmu linguistik forensic, menurut Nur Inda Jazilah, M.A., digunakan pertama kali oleh Jan Svartvik, PhD pada laporannya di kasus Timothy Jhon Evans yang terjadi di 1968. Kasus tersebut menjadi awal ditemukannya  linguistic fingerprint yang berarti pada dasarnya setiap orang memiliki formulasi kalimat yang berbeda-beda termasuk dalam penulisan kata dan penggunaan tanda baca. Dalam proses penyidikan akhirnya ditemukan indikasi pengeditan dari pernyataan yang dikemukakan tersangka dimana ada perbedaan dengan yang dituliskan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Namun, hal ini sulit terjadi di Indonesia. Nur Inda berpendapat jika hal ini terjadi karena dimungkinkannya campur tangan penyidik dalam penulisan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang menyebabkan perbedaan keterangan antara pernyataan tersangka dengan laporan BAP. Tak heran jika menurutnya, penyidik kepolisian di Indonesia

cenderung menggunakan metode police lack evidence based  yaitu proses interogasi yang tidak didasarkan pada bukti dan interogasi yang dilakukan bersifat standar meskipun terdapat dominasi dengan pertanyaan yang cenderung kolaboratif (open question).

Karena itu, peran linguist (ahli bahasa) sangat diperlukan dalam proses hukum untuk dapat menganalisis apakah kasus tersebut layak diajukan ke persidangan bahkan menganalisis dalam hal kesaksian dalam persidangan, terangnya.

Akan tetapi tak hanya peran linguist yang diperlukan, namun juga diperlukan keterlibatan seorang psikolog dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan psikolog ini bisa mengurangi terjadinya miscarriage justice (kasus salah hukum). Miscarriage justige disebabkan oleh beberapa hal yaitu : (1) Kesaksian palsu; (2) Pengakuan palsu; (3) Misconduct, salah prosedur, bias; (4) publikasi kasus sebelum persidangan.

Menurut Nael Sumampouw, M.Psi.,M.Sc., psikolog Universitas Indonesia menyebutkan jika penerapan psikologi forensik dalam proses peradilan untuk melihat sejauh mana kredibilitas dari keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun korban bahkan oleh penyidik.

Nael yang juga Pengurus Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) ini menjelaskan jika keterlibatan seorang psikolog dalam suatu proses peradilan tidak hanya pada saat pengambilan keterangan sebagai ahli, namun seorang psikolog seharusnya dapat mengikuti perjalanan suatu kasus agar dapat memberikan saran dalam suatu kasus.

Ia juga mengingatkan bahwa suatu peristiwa hukum cenderung terjadi dimasa lampau yang kemudian diperiksa dimasa sekarang, sehingga terdapat jeda antara waktu tersebut yang menyebabkan banyak hal yang terjadi. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan keterangan korban dan saksi terutama dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Karena itu perlu kehati-hatian dalam menganalisis keterangan dalam proses penegakkan hukum, tutup Nael

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *