Mau Buat PT? Pahami Prosedur Ini!

Mau Buat PT? Pahami Prosedur Ini!

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk mendirikan perseroan, pelaku usaha harus menentukan kriteria perseroan terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan pendirian perseroan. Kriteria perseroan untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:

  1. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
  2. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Pendirian perseroan harus dilakukan sesuai dengan kriteria perseroan karena berbeda kriteria berbeda pula cara mendirikan perseroannya.

Adapun langkah-langkah dari pendirian perseroan yaitu:

Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Dua Orang atau Lebih

  1. Mengajukan permohonan nama PT

Pengajuan nama perusahaan dapat dilakukan melalui website AHU. Sesuai Pasal 5 PP 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas,  Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

  1. ditulis dengan huruf latin;
  2. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
  3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  4. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  5. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  6. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  7. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
  8. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

Selain itu sesuai dengan Pasal 8 yaitu pemakaian nama Perseroan harus didahului dengan frase ”Perseroan Terbatas” atau disingkat ”PT”, dan bagi Perseroan Terbuka pada akhir nama Perseroan ditambah singkatan “Tbk”.

  1. Membuat akta pendirian PT

Akta pendirian dibuat oleh seorang Notaris. Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Menurut Pasal 15 UUPT, Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen
  10. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan memuat sekurang-kurangnya: (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; (b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; (c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
  11. Menyetor modal dasar

Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 8/2021 yang menyatakan bahwa Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. Besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, namun perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan.

  1. Membuat NPWP Perseroan

Menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dan mengirimkan dokumen ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Dokumen kelengkapan untuk mendaftar NPWP Perseroan, meliputi: (a) fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; (b) dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

  1. Melakukan pengesahan pendirian PT

Sesuai dengan Permenkumham No. 4/2014, Permohonan pengesahan pendirian PT dilakukan oleh Notaris melalui website AHU, dengan cara mengisi form pendirian yang meliputi:

  1. Data Perseroan.
  2. Domisili Perseroan
  3. Maksud dan tujuan
  4. Akta notaris
  5. Modal dasar
  6. Modal ditempatkan
  7. Modal disetor
  8. Pengurus dan pemegang saham
  9. Pemilik manfaat
  10. Surat keterangan/ pernyataan dokumen yang harus dimiliki yaitu akta pendirian perseroan dan bukti asli setor modal dan mengupload dokumen tersebut.
  11. Melakukan pembayaran permohonan pendirian perseroan

Setelah semua tahap-tahap dilakukan, maka notaris dapat mendownload SK pengesahan pendirian perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan

Untuk mendirikan perseroan terbatas perseorangan, regulasinya ada pada PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, adapun cara yang dilakukan adalah:

  1. Mengisi format Pernyataan Pendirian pada website OSS.

Format isian pernyataan pendirian memuat:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
  2. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
  3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
  4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. nilai nominal dan jumlah saham;
  6. alamat Perseroan perorangan; dan
  7. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

setelah melakukan pendaftaran, perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

  1. Menyetor modal dasar

Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak pengisian Pernyataan Pendirian.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *