Mediasi: Wujud dari Kebiasaan Masyarakat Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik

Mediasi: Wujud dari Kebiasaan Masyarakat Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik

Wakil Bupati Budi Irawanto mengadukan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Wabup Wawan tersinggung dengan pernyataan Anna di grup WhatsApp “Jurnalistik dan Informasi” dan merasa Tindakan Anna sudah di luar batas kewajaran dan kesabarannya. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Daerah PDIP Jawa Timur akan mengupayakan Langkah penyelesaian secara damai untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah Dong Teungoh yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan sangkepan (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui runggun, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Selain itu Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah ”Lembaga Musyawarah Kombong”. Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal.

Dengan semakin berkembangnya konsep pemulihan keadilan dan juga alternatif penyelesaian sengketa, sejumlah perkara dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi tidak hanya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata namun juga dalam proses pidana yang dikenal sebagai Mediasi Penal. Akan tetapi penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah PDIP tersebut bukanlah merupakan bentuk mediasi penal. Akan tetapi dalam perkara delik aduan, penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan resmi pada dasarnya bisa atau dapat dilakukan.

Upaya damai dalam penyelesaian konflik tersebut dinamakan dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sebagai Pihak ketiga bermakna bahwa seorang mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan seorang mediator yang netral dan mampu menjaga kepentingan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa perdata, seorang Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat mediasi.

Yuk! Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Pendidikan Mediator Bersertifikat (PMB). Catat tanggalnya ya! Pendaftaran PMB yang memiliki kurikulum berkualitas dengan harga yang terjangkau ini telah dibuka hingga tanggal 22 November 2021, jangan sampai ketinggalan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *