Melihat Kembali Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum

Melihat Kembali Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, di dalamnya terdapat komponen-komponen penegak hukum sebagai penggeraknya. Menurut beberapa Ahli hukum, yang menjadi penegak hukum ialah Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa Advokat tidak temasuk sebagai penegak hukum, selain itu merujuk pada Pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, dapat diketahui ciri-ciri penegak hukum ialah memiliki hak untuk menangkap dan menahan, sedangkan advokat disisi lain justru mencoba membebaskan, meringankan, merubah dan menghindarkan dari semua tuntutan hukum tersebut.

Namun di Indonesia, Advokat adalah salah satu penegak hukum, ini tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Advokat sebagai penegak hukum ialah:

  1. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
  2. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
  3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
  4. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
  5. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
  6. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  7. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
  8. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
  9. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
  10. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
  11. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  12. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu.

Apabila kita melihat tugas dan wewenang Advokat yang telah dijelaskan seperti di atas, maka dapat kita lihat bahwa fungsi Advokat sebagai penegak hukum ialah menegakkan hukum dan keadilan yaitu, membela kepentingan klien dengan tidak secara membabi buta, membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan membantu hakim dalam memutuskan perkara melalui data dan informasi yang ada untuk disampaikan di pengadilan sesuai kode etik profesi, menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, sebagai bentuk perwakilan masyarakat di dalam suatu proses peradilan, serta menjadi penyeimbang dominasi penegak hukum lainnya artinya ialah keberadaan Advokat ini dapat mencegah kesewenang-wenangan dari penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

Ini menunjukkan bahwa terdapat empat peran penting advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu:

  1. advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum;
  2. advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan;
  3. advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum;
  4. advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Anda tertarik untuk menjadi penegak hukum di Indonesia? Yuk! Simak Langkah-langkah untuk menjadi Advokat berikut ini.

Untuk dapat menjadi advokat, maka Anda harus memenuhi Syarat-Syarat untuk Menjadi Seorang Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan Sumpah yang Wajib Dilakukan Oleh Advokat, salah satu syaratnya ialah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan lulus Ujian Profesi Advokat.

Tertarik menjadi advokat? Saat ini ICJR Learning Hub bekerja sama dengan DPN PERADI dan Fakultas Hukum UIA membuka pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

ICJR Learning Hub dikenal sebagai salah satu provider PKPA yang sejak 2018 terus konsisten berupaya turut serta menghasilkan calon – calon advokat yang kompeten dan berkualitas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *