Mempelajari Kembali Dasar Hukum Saat Konsumen Menggugat Produsen

Mempelajari Kembali Dasar Hukum Saat Konsumen Menggugat Produsen

Baru-baru ini telah terjadi gugatan yang diajukan oleh konsumen ke Pengadilan, yaitu PT Sinar Baru Permai mengguggat Astra Internasional dan BMW Indonesia ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan karena adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu adanya cacat tersembunyi pada produk mobil BMW seri lima yang dibeli oleh PT Sinar Baru Permai. Atas dasar itu, PT Sinar Baru Permai, sebagai Penggugat, meminta ganti rugi sebesar Rp 4,5 miliar kepada Astra International dan BMW Indonesia.

Di Indonesia, gugatan yang diajukan oleh pihak konsumen ke Pengadilan telah beberapa kali terjadi, salah satunya ialah gugatan yang diajukan oleh seorang konsumen kepada Nissan March Indonesia pada 2011 lalu. Adapun gugatan ini diajukan karena mobil yang dibeli ternyata tidak seirit klaim dari iklan yang beredar, dimana pada akhirnya BPSK melakukan mediasi dan menyatakan bahwa pihak Nissan March Indonesia melanggar UU Perlindungan Konsumen dan memutuskan kepada pihak Nissan untuk membeli kembali mobil tersebut.

Sengketa konsumen dapat diartikan sebagai sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian dikategorikan sengketa konsumen apabila terpenuhi unsur adanya sengketa, pelaku usaha, konsumen dan adanya kerugian pihak konsumen.

Kondisi dan fenomena di atas menunjukkan bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan rendahnya kesadaran hak yang dimiliki oleh konsumen. Dengan demikian perlu upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen, ini merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen, apalagi kita akan dihadapi oleh era perdagangan bebas yang akan datang.

Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk memberikan kepastian dalam sengketa konsumen, UU telah mengatur 2 proses atau alur untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Selain dari perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebagai seorang Konsumen tentu saja penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya sebagai Konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Konsumen ialah dengan belajar tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen. Dan bagi  Pelaku Usaha juga tentu saja penting untuk belajar mengenai hak dan kewajiban serta perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat menumbuhkembangkan sikap yang bertanggungjawab serta memberikan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.

Segera  resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.