Menangani Peningkatan Pengemis dan Gelandangan di Masa Pandemi

Menangani Peningkatan Pengemis dan Gelandangan di Masa Pandemi

Di masa pandemi ini pengemis dan gelandangan semakin meningkat di beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Ngapuli Parangin Angin mengatakan di Jakarta Pusat sebanyak 292 gelandangan telah terjaring sejak Januari sampai Juli 2021. Selain itu di Bandung, warga melaporkan keluhan mengenai banyaknya pengemis di TPU Astanaanyar yang meminta-minta dengan cara memaksa seperti meminta uang dengan menarik baju peziarah. Meningkatnya pengemis dan gelandangan ini disebabkan oleh kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan banyaknya pekerja yang di rumahkan sehingga mereka beralih profesi menjadi pengemis

Merujuk pada PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Gelandangan dan pengemis merupakan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, selain itu juga termasuk sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan adanya gelandangan dan pengemis ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 27 dan Pasal 34. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Adapun Penanggulangan gelandangan dan pengemisan berdasarkan PP No. 31/1980 meliputi usaha-usaha:

Usaha Preventif

Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya :

  1. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
  2. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
  3. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Usaha Represif

Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif yang dilakukan meliputi:

  • Razia

Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas, dalam hal ini razia dilakukan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Kepolisian. Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

  • penampungan sementara untuk diseleksi

Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

  1. dilepaskan dengan syarat;
  2. dimasukkan dalam Panti Sosial
  3. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
  4. diserahkan ke Pengadilan;
  5. diberikan pelayanan kesehatan
  6. pelimpahan

dalam hal ini dimaksudkan karena usaha represif bagi gelandangan dan pengemis ada yang langsung ditandatangani oleh Departemen Sosial, yaitu bagi mereka yang masih memungkinkan untuk direhabilitasikan, tetapi bagi mereka yang diduga melakukan suatu pidana, penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan

Usaha Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, Usaha rehabilitatif ini dilaksanakan melalui Panti Sosial. Adapun Rehabilitasi sosial ini dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelaksanaan dari usaha-usaha penanggulangan di atas bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia sebagai Warga negara Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *