Meneropong Beragam Tantangan Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau

Meneropong Beragam Tantangan Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau

Wabah virus Covid-19 berdampak sangat signifikan bagi kondisi perekonomian di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Kondisi inipun menjadi perhatian khusus dari organisasi internasional, The World Bank atau Bank Dunia. Dalam Laporan yang dirilis Juni 2021, Bank Dunia merekomendasi sejumlah langkah reformasi kebijakan fiskal, salah satu di antaranya terkait penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai tembakau.

“Simplifikasi tarif cukai akan mengurangi konsumsi tembakau dan meningkatkan penerimaan negara” ujar Vid Adrison, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam acara Webinar dengan tema “Melanjutkan Kembali Kebijakan Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau” yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub, Rabu (21/7).

Selain Vid Adrison, narasumber lainnya dalam Webinar ini adalah Rafendi Djamin (Senior Advisor Human Rights Working Group), Herni Ramdlaningrum (Program Manager The Prakarsa), dan Febri Pangestu (Analis Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan).

Vid mengatakan sistem cukai yang efektif untuk mencapai tujuan pengurangan konsumsi dan penerimaan negara adalah Uniform Specific Tax. Uniform artinya satu tarif untuk semua, tidak ada perbedaan, sedangkan Specific artinya per batang atau per unit bukan berdasarkan prosentase terhadap harga.

Dalam perjalanannya, dijelaskan Vid, sistem cukai tembakau di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem. Pada periode sebelum tahun 2006, Indonesia menerapkan sistem Ad Valorem atau cukai berdasarkan prosentase harga. Lalu, periode tahun 2007-2008, sistemnya beralih menjadi Mixed atau kombinasi antara sistem harga dan spesifik. Terakhir, cukai tembakau di Indonesia sejak tahun 2009 menerapkan sistem Specific.

“Walaupun sudah berpindah, dua kali, tetapi (sistem cukai) tetap kompleks karena tarif dari satu rokok tertentu tergantung pada empat komponen, yakni golongan produksi, teknik produksi, jenis rokok, dan harga,” paparnya.

Kompleks sistem cukai tembakau di Indonesia, menurut Vid, menjadi pangkal penyebab tujuan cukai untuk tembakau menjadi tidak optimal. Terlebih, ada praktik Tax Avoidance atau penghindaran pajak. Berbeda dengan Tax Evasion atau penggelapan pajak, Tax Avoidance bersifat legal karena ada celah hukum yang dimanfaatkan.

“Sistem cukai kita tidak meng-create evasion tetapi avoidance, dan itu sah-sah saja karena memang strukturnya kompleks, tetapi implikasinya pengendalian konsumsi dan penerimaan negara menjadi tidak optimal,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Vid menyatakan setuju terhadap rekomendasi Bank Dunia agar Indonesia melakukan simplifikasi tarif cukai tembakau. Simplifikasi, lanjutnya, tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga berdampak pada penurunan konsumsi tembakau yang lebih besar karena harga rokok menjadi lebih tinggi.

 

“(Karena) semakin banyak Tier-nya untuk suatu jenis rokok, maka semakin banyak tarifnya sehingga semakin kecil kenaikan harganya. Tentunya, produsen tidak mau kalah bersaing, jadi mereka yang berada di atas (harga tertinggi, red) akan berusaha menahan laju harga,” kata Vid.

Meskipun bisa menjadi opsi solusi yang tepat, Vid menegaskan bahwa simplikasi tarif cukai tembakau di Indonesia tidak mudah untuk diwujudkan. Pasalnya, kalangan industri tembakau terbelah sikapnya atas wacana simplifikasi ini. Perusahaan tembakau skala besar mungkin akan minim terdampak, sementara perusahaan tembakau skala kecil akan sulit bersaing.

Agar efektif, Vid merekomendasikan simplikasi tarif cukai tembakau dilakukan secara clarity (jelas) dan konsistensi. Hal tersebut terakir menjadi sorotan Vid karena dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia cenderung inkonsisten dalam menerapkan tarif cukai tembakau. Dia mencontohkan kebijakan 2019 ketika pemerintah meniadakan kenaikan tarif cukai tembakau.

“Padahal, di tahun 2017 ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang simplifikasi bahwa tahun 2019 sekian (kenaikannya, red), 2020 sekian, dan seterusnya. Somehow, 2019 tidak jadi, jadi dianulir,” paparnya.

Herni Ramdlaningrum, Program Manager The Prakarsa, menyatakan simplifikasi tarif cukai tembakau yang termasuk di dalamnya kenaikan tarif merupakan langkah terbaik dalam rangka pengendalian konsumsi tembakau. Selama ini, lanjutnya, pelaku industri tembakau berdalih kenaikan tarif akan berdampak pada meningkatnya peredaran rokok ilegal.

“Berdasarkan studi kami (The Prakarsa, red), prosentase peredaran rokok ilegal kurang dari 2% sekitar 1,98%, hanya 20 bungkus dari sekitar 1200 bungkus kemasan rokok sampel yang kami analisa,” ujar Herni.

Sementara itu, Rafendi Djamin, Senior Advisor Human Rights Working Group, menegaskan pengendalian konsumsi tembakau merupakan tanggung jawab negara yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan warga negara. Hal ini, lanjutnya, harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional di sektor HAM.

“(Makanya) Ratifikasi Konvensi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) harus terus didorong. Selama 10-15 tahun, ratifikasi FCTC tidak terjadi karena jelas lobi-lobi pihak-pihak yang berkepentingan cukup kuat,” jelas Rafendi.

Febri Pangestu, Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapat Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengingatkan bahwa pembahasan mengenai tarif cukai tembakau tetap perlu memperhatikan segala aspek, termasuk nasib para petani tembakau.

“Kita harus memikirkan exit strategy bagi para petani tembakau, misal jika mereka ingin beralih tanam akan seperti apa, kita harus memberikan pendampingan, itu akan disediakan oleh pemerintah melalui alokasi dana bagi hasil,” kata Febri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *